Penangkapan Perdana di Bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong

    Willy Haryono - 01 Juli 2020 14:00 WIB
    Penangkapan Perdana di Bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong
    Bendera Tiongkok dan Hong Kong dikibarkan dalam peringatan 23 tahun penyerahan dari Inggris pada Rabu 1 Juli 2020. (Foto: Anthony Wallace/AFP/Getty)
    Hong Kong: Seorang pria yang membawa bendera pro-kemerdekaan menjadi individu pertama yang ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, Rabu 1 Juli 2020. UU tersebut telah disahkan dan diadopsi oleh Tiongkok pada Selasa kemarin.

    Dikutip dari BBC, penangkapan dilakukan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di tengah peringatan 23 tahun diserahkannya Hong Kong dari Inggris kepada Tiongkok.

    Terdapat empat kategori kasus kriminal yang diatur dalam UU Keamanan Nasional: aksi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Sejumlah kritikus khawatir UU ini dapat mengikis otonomi dan kebebasan di Hong Kong.

    Kepolisian Hong Kong mengonfirmasi adanya seorang pria yang ditangkap karena membawa bendera "kemerdekaan Hong Kong." Ia dinilai telah melanggar salah satu tipe kejahatan yang diatur dalam UU Keamanan Nasional, yakni aksi pemisahan diri.

    Aksi protes pada 1 Juli digelar setiap tahun di Hong Kong. Biasanya, acara ini dihadiri puluhan ribu pengunjuk rasa.

    Namun untuk kali pertama sejak 1997, otoritas Hong Kong melarang adanya aksi massa yang melibatkan lebih dari 50 orang karena adanya pandemi virus korona (covid-19).

    Sejumlah aktivis bertekad akan menentang aturan tersebut dan berunjuk rasa pada petang hingga malam hari. "Kami berunjuk rasa pada setiap tahunnya, dan kami akan terus melakukan itu," sebut aktivis pro-demokrasi Leung Kwok-hung.

    Sejumlah foto di media sosial, yang telah dibuktikan keasliannya oleh Kepolisian Hong Kong, memperlihatkan seorang pria membawa bendera pro-kemerdekaan. Dalam peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong ini, sekitar 4.000 polisi disiagakan di seantero kota.

    UU Keamanan Nasional Hong Kong menjadi sorotan global dalam beberapa bulan terakhir. UU ini dinilai dapat mengikis otonomi serta kebebasan di Hong Kong.
     
    Namun Tiongkok berkukuh UU ini dibuat untuk melindungi Hong Kong. Beijing juga berjanji bahwa prinsip "Satu Negara, Dua Sistem" tetap berlaku seperti biasa meski UU Keamanan Nasional sudah diadopsi.
     
    Pemimpin Hong Kong Carrie Lam juga membela UU tersebut, dan menyebutkan salah satu poin yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, yakni penunjukan hakim dalam kasus keamanan nasional di Hong Kong. Ia menegaskan nantinya hakim tidak akan dipilih Tiongkok, melainkan oleh pengadilan Hong Kong.

    Baca: UU Keamanan Nasional Diyakini Mampu Pulihkan Hong Kong



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id