comscore

Pengadilan HAM Uighur di Inggris Disebut Bagian dari Komoditas Politik

Achmad Zulfikar Fazli - 10 Desember 2021 22:26 WIB
Pengadilan HAM Uighur di Inggris Disebut Bagian dari Komoditas Politik
Ilustrasi warga Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Dok. AFP
Jakarta: Wilayah Xinjiang yang terdapat etnis Uighur dinilai kerap dijadikan komoditas politik aktor-aktor yang berseberangan politik luar negeri untuk menggencet Tiongkok. Pasalnya, wilayah tersebut tiga kali lebih luas dari Malaysia dan terkandung banyak sumber daya alam (SDA).

"Bayangkan jika lepas dari China," ujar penulis buku Islam di China, Novi Basuki dalam sebuah podcast membahas tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) Uighur terhadap pemerintah Tiongkok, Jumat, 10 Desember 2021.
Basuki menilai agenda pengadilan HAM Uighur yang digelar di Inggris bagian dari komoditas politik. Terutama, jika persoalan genosida yang diangkat dalam pengadilan tersebut.

"Padahal data statistik menunjukkan tingkat jumlah kelahiran etnis Uighur lebih tinggi dari etnis Han dan genosidanya di mana?” ungkap Basuki.

Menurut dia, kamp edukasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok adalah alat yang dijadikan pintu masuk untuk mengadili pemerintah Negeri Tirai Bambu oleh pengadilan yang dipimpin aktivis HAM, Geoffrey Nice. Basuki melihat agenda pengadilan itu tidak berbeda dengan yang dilakukan badan intelijen Amerika, CIA.

“Ini bukan data tertutup, bisa dilihat di media secara terbuka bagaimana sepak terjang pendiri dari pembuat agenda pengadilan ini,” terang Basuki.

Pemerintah Tiongkok, kata Basuki, sudah melakukan beberapa upaya untuk kebijakan di Xianjiang, khususnya etnis Uighur. Kebijakan pertama dilakukan secara keras.

“Jadi gigi dilawan gigi,” kata Basuki.

Namun, lanjut Basuki, kebijakan keras ini diubah dengan kebijakan yang sangat lunak dalam arti akomodatif. Perubahan ini dilakukan setelah mengevaluasi kebijakan keras, tetapi tak ada perubahan yang signifikan.

“Dan, ternyata kebijakan yang akomodatif juga tidak mengubah, sebab mereka masih melakukan aksi teroris,” ungkap Basuki.

Kebijakan yang sekarang diterapkan, kata Basuki, kombinasi dari dua kebijakan sebelumnya, yakni memadukan kebijakan keras dan akomodatif dalam bentuk kamp edukasi.

“Ini tujuannya sangat bagus, yaitu membantu etnis Uighur untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi, karena banyak di antara mereka tidak memiliki skill dan tidak bisa bahasa mandarin,” ujar dia.

Baca: Kerap Dituding Langgar HAM, Pemerintah Xinjiang Angkat Bicara

Sebelumnya Pengadilan independen yang berbasis di Inggris menetapkan, Tiongkok, bersalah atas genosida ke etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Dilansir dari ITV, Jumat, 10 Desember 2021, ketua pengadilan mendasarkan keputusan tersebut pada bukti bahwa kebijakan pengendalian kelahiran dan sterilisasi paksa pemerintah Tiongkok yang menargetkan etnis Uighur.

Uighur adalah kelompok etnis yang sebagian besar Muslim. Tiongkok “dimaksudkan untuk menghancurkan sebagian besar” populasi mereka.

Pengacara Inggris, Geoffrey Nice mengatakan, pelecehan itu disebut merupakan bagian dari kebijakan yang terkait langsung dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan tingkat tertinggi pemerintah Tiongkok. 

“Aparat represif dari negara yang luas ini tidak akan ada jika sebuah rencana tidak disahkan di tingkat tertinggi,” kata Nice kepada pengadilan yang terdiri dari pengacara, akademisi, dan pebisnis.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id