Dokter Ancam Mogok, Vaksinasi Covid-19 Korsel Dikhawatirkan Terganggu

    Fajar Nugraha - 22 Februari 2021 14:59 WIB
    Dokter Ancam Mogok, Vaksinasi Covid-19 Korsel Dikhawatirkan Terganggu
    Pusat vaksinasi covid-19 di Korea Selatan. Foto: AFP
    Seoul: Dokter di Korea Selatan (Korsel) mengancam akan melakukan protes terhadap undang-undang untuk mencabut izin mereka menyusul hukuman pidana. Ini memicu kekhawatiran tentang kemungkinan gangguan upaya vaksinasi virus korona yang akan dimulai minggu ini.

    Petugas kesehatan akan menerima batch pertama vaksin AstraZeneca mulai Jumat. Korea Selatan berupaya melindungi 10 juta orang berisiko tinggi hingga Juli dan bermaksud mencapai kekebalan kawanan pada November.

    Namun selama akhir pekan, Asosiasi Medis Korea (KMA), kelompok dokter terbesar mengatakan, akan melakukan pemogokan jika parlemen mengesahkan RUU untuk mencabut izin dokter yang dijatuhi hukuman penjara.

    "RUU itu mungkin mengakibatkan dokter biasa yang tidak bersalah dilucuti izinnya dan jatuh ke neraka karena kecelakaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, atau kurangnya pengetahuan hukum," kata juru bicara Kim Dae-ha dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Channel News Asia, Senin 22 Februari 2021.

    Presiden Asosiasi Choi Dae-zip menyebut RUU itu "kejam", dengan mengatakan pengesahannya menjadi undang-undang akan "menghancurkan" kerja sama saat ini di saat pemerintah berupaya mengatasi virus dan melakukan kampanye vaksinasi.

    Namun KMA mengatakan, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemogokan tersebut. Kebuntuan tersebut memicu kekhawatiran bahwa setiap pemogokan dokter dapat memperlambat peluncuran pada saat pihak berwenang berjuang untuk mengalokasikan tenaga medis ke sekitar 250 pusat inokulasi dan 10.000 klinik di seluruh negeri.

    “Perselisihan tentang RUU itu tidak diinginkan menjelang peluncuran vaksin. Asosiasi dokter berada dalam cengkeraman ‘kesalahpahaman’ tentang itu,” tegas Kementerian Kesehatan Korsel.

    Parlemen telah berusaha untuk merevisi Undang-Undang Pelayanan Medis untuk melarang dokter yang bersalah melakukan kejahatan dengan kekerasan, seperti pelecehan seksual dan pembunuhan. Mereka akan langsung mencabut praktik dokter yang terkena urusan kriminal.

    Anggota parlemen partai yang berkuasa yang mendorong RUU tersebut mengecam asosiasi tersebut, dengan mengatakan pihaknya mencoba untuk "menyandera kesehatan masyarakat untuk mempertahankan impunitas dari kejahatan keji".

    Kelompok yang terdiri dari hampir 140.000 orang ini memiliki sejarah panjang sengketa kebijakan medis dengan pemerintah.

    Banyak rumah sakit yang kekurangan staf selama pandemi tahun lalu ketika itu mengarahkan pemogokan selama berminggu-minggu atas rencana untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran, membangun sekolah kedokteran, memudahkan perlindungan asuransi dan meningkatkan pilihan telemedicine.

    Hingga saat ini Korea Selatan melaporkan 332 infeksi baru virus korona pada Minggu. Menjadikan penghitungannya menjadi 87.324, dan jumlah kematian 1.562.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id