Tiongkok akan Bangun Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong

    Willy Haryono - 21 Juni 2020 20:04 WIB
    Tiongkok akan Bangun Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong
    Pemandangan salah satu sudut kota Hong Kong. (Foto: AFP)
    Beijing: Tiongkok memperlihatkan cetak biru dari Undang-Undang Keamanan Nasional pada Sabtu 20 Juni malam. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mengungkapkan rencana membangun kantor keamanan nasional di Hong Kong.

    Sejumlah kritikus menilai UU tersebut mengancam kebebasan dunia politik dan kebebasan sipil di Hong Kong.

    Menurut laporan kantor berita Xinhua, kerangka UU tersebut -- yang saat ini sedang dikaji Beijing -- dapat membuat jajaran pejabat Hong Kong memilih secara langsung hakim untuk menangani kasus-kasus tertentu yang melibatkan unsur keamanan nasional.

    Jika UU tersebut disahkan, maka Tiongkok dapat melampaui wewenang hukum di Hong Kong dalam urusan keamanan nasional.

    Dilansir dari CNN, Minggu 21 Juni 2020, pasal kriminal yang diatur dalam UU kontroversial itu meliputi separatisme, subversi dari kekuatan negara, aktivitas teroris, dan kolusi dengan kekuatan asing yang dapat membahayakan keamanan nasional.

    "Kantor keamanan nasional di Hong Kong akan memandu dan mengawasi pejabat lokal dalam menjalankan kebijakan seputar keamanan nasional. Kantor itu juga akan mengumpulkan dan menganalisis data intelijen keamanan nasional," tulis laporan di Xinhua.

    Pemerintah Hong Kong nantinya diwajibkan untuk membentuk sebuah komisi keamanan nasional yang dipimpin Carrie Lam, kepala petahana kota semi-otonom tersebut. Nantinya Beijing juga akan menunjuk seorang penasihat keamanan nasional untuk duduk di komisi tersebut.

    Sebelumnya, Tiongkok memperingatkan agar Inggris tidak ikut campur dalam urusan UU keamanan nasional. Hong Kong diserahkan dari Inggris kepada Tiongkok pada 1997. Namun Tiongkok dan Hong Kong menjalani pemerintahan terpisah melalui sistem "Satu Negara, Dua Sistem."

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan, Inggris tidak memiliki yurisdiksi atau pengawasan atas kota tersebut.
     
    "Kami menyarankan Inggris untuk mundur, meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan pola pikir kolonial mereka," kata Zhao.

    Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pernah berkata bahwa negaranya siap tiga juta warga Hong Kong jika Tiongkok mengimplementasikan UU keamanan nasional.

    (WIL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id