Parlemen Hong Kong Sepi Tanpa Anggota Pro-Demokratis

    Fajar Nugraha - 12 November 2020 19:08 WIB
    Parlemen Hong Kong Sepi Tanpa Anggota Pro-Demokratis
    Kursi legislatif politikus pro-demokratis Hong Kong, kosong tanpa penghuni. Foto: AFP
    Hong Kong: Badan legislatif Hong Kong kosong dari anggota parlemen pro-demokrasi pada Kamis 12 November, setelah blok itu mengatakan mereka akan mengundurkan diri secara massal. Ini mengubah badan legislatif kota semi-otonom yang dulu agresif itu menjadi kumpulan loyalis Beijing yang tidak bersuara.

    Pengunduran diri itu terjadi seiring dengan gerakan pro-demokrasi kota yang terkepung dan jalan untuk perbedaan pendapat yang sudah di bawah serangan berkelanjutan. Terutama sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas awal tahun ini.

    Pengunduran diri hari Rabu oleh 15 anggota parlemen pro-demokrasi sebagai protes atas pemerintah kota pro-Beijing yang melarang empat rekan mereka memegang jabatan.

    Keempatnya didiskualifikasi sejalan dengan resolusi yang diadopsi pada hari sebelumnya oleh parlemen Tiongkok, yang mengizinkan pengusiran politisi yang dianggap mengancam keamanan nasional.

    "Warga Hong Kong - bersiap untuk waktu yang sangat lama di mana hanya ada satu suara di masyarakat," kata anggota parlemen pro-demokrasi Lam Cheuk-ting kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Kamis 12 November 2020.

    "Jika Anda seorang pembangkang, bersiaplah untuk tekanan yang lebih besar,” tegasnya.

    Pemimpin Hong Kong dipilih oleh komite pro-Beijing, tetapi setengah dari 70 kursi legislatifnya dipilih langsung. Hal ini menawarkan 7,5 juta penduduk kota kesempatan langka agar suara mereka didengar di kotak suara.

    Perkelahian dan protes secara rutin akan pecah di majelis, dengan minoritas pro-demokrasi sering menggunakan filibustering (usaha menghalangi suatu keputusan) dan taktik lain untuk mencoba menghentikan RUU yang mereka lawan.

    Pengunduran diri itu akan membuat hanya dua legislator di luar kubu pro-Beijing. Amerika Serikat memperingatkan setelah langkah sanksi lebih lanjut Rabu terhadap Tiongkok, yang dikatakan telah "secara mencolok melanggar" otonomi Hong Kong.

    Para kritikus mengatakan bahwa ketentuan hukum keamanan nasional yang secara umum merupakan pukulan telak bagi kebebasan yang dijanjikan Tiongkok dapat dipertahankan Hong Kong setelah berakhirnya pemerintahan kolonial Inggris pada 1997.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id