Parlemen Tiongkok Mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong

    Fajar Nugraha - 28 Mei 2020 17:22 WIB
    Parlemen Tiongkok Mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong
    Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam layar besar di Hong Kong saat pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Foto: AFP
    Beijing: Parlemen Tiongkok pada Kamis 28 Mei telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Sebelumnya rencana pengesahan itu telah menyebabkan protes di kota itu tentang kekhawatiran atas kebebasan di pusat keuangan Asia tersebut.

    Kongres Rakyat Nasional yang terdiri lebih dari 2.800 delegasi memberikan suara mendukung proposal untuk merancang undang-undang, yang akan menghukum pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, terorisme dan tindakan yang membahayakan keamanan nasional.

    Pada Rabu, Beijing memperluas ruang lingkup rancangan undang-undang keamanan nasional untuk memasukkan organisasi serta individu.

    “Undang-undang keamanan dapat membuka jalan bagi agen keamanan Tiongkok untuk membuka cabang di Hong Kong. Ini menargetkan pemisahan diri, subversi, terorisme dan campur tangan asing-istilah yang semakin banyak digunakan oleh pihak berwenang untuk menggambarkan protes tahun lalu,” sebut Channel News Asia, Kamis, 28 Mei 2020.

    Undang-undang itu telah menghidupkan kembali protes massa oleh para demonstran yang mengatakan Tiongkok bertujuan untuk mengekang kebebasan yang dinikmati di Hong Kong. Selama ini Hong Kong dikenal sebagai pusat keuangan global dengan otonomi luas.

    Baca: AS Tak Lagi Anggap Hong Kong Daerah Otonomi Tiongkok.

    Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong bersikeras tidak ada ancaman terhadap kebebasan kota itu.

    Amerika Serikat juga sudah bersuara keras sebelum undang-undang ini disahkan. Bahkan AS saat ini mengatakan tidak akan mengakui status Hong Kong sebagai wilayah otonomi Tiongkok.

    Di New York, Misi AS untuk PBB mengatakan bahwa Tiongkok memblokir pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diminta untuk membahas usulan undang-undang keamanan nasional Beijing. Undang-undang itu dianggap akan mengancam institusi demokrasi Hong Kong dan kebebasan sipil.

    Sementara Tiongkok menilai AS tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, karena penetapan undang-undang itu adalah urusan dalam negeri Tiongkok.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id