Indonesia Minta Vanuatu Selesaikan Urusan Dalam Negeri Sendiri

    Marcheilla Ariesta - 08 Oktober 2020 19:43 WIB
    Indonesia Minta Vanuatu Selesaikan Urusan Dalam Negeri Sendiri
    Delegasi Indonesia menjawab tuduhan Vanuatu di sidang Dewan HAM PBB. Foto: PTRI Jenewa.
    Jenewa: Indonesia menyanggah pernyataan Vanuatu mengenai situasi di Papua, khususnya terkait pelaku pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani dan adanya diskriminasi rasial. Indonesia menilai tuduhan yang disampaikan dalam persidangan Dewan HAM PBB pada 7 Oktober 2020 itu sangat tidak berdasar.

    "Indonesia menolak keras tuduhan tanpa fakta dan disinformasi yang disampaikan Vanuatu terkait perkembangan situasi HAM di Papua," demikian dikutip dari pernyataan PTRI di Jenewa, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Tuduhan terkait pelaku pembunuhan tersebut dinilai menihilkan fakta atas proses hukum yang masih berlangsung terhadap kasus terbunuhnya sang pendeta yang dikenal dekat dengan masyarakat dan pemerintah.

    Upaya Vanuatu, kata PTRI Jenewa, telah merendahkan proses hukum nasional dan tidak menghormati proses hukum dari Indonesia.

    "Indonesia menyesalkan bahwa Vanuatu, yang bahkan tidak punya keberanian untuk menjadi negara pihak Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, justru mempolitisasi Dewan HAM dengan mendiskreditkan negara-negara pihak Konvensi, termasuk Indonesia dalam upayanya memajukan anti diskriminasi rasial serta menjaga toleransi dan keberagaman," imbuh mereka.

    Indonesia telah menjadi negara pihak Konvensi Anti Diskriminasi Rasial sejak 1999.

    Vanuatu, imbuh mereka, telah berulang kali menyalahgunakan Dewan HAM PBB untuk secara terang-terangan melanggar prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB mengenai penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan suatu negara.

    Delegasi Indonesia di Dewan HAM secara tegas meminta Vanuatu untuk menggunakan energi dan waktu mereka memperbaiki situasi HAM dalam negeri daripada mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

    Hal sama juga dilakukan Vanuatu di Sidang Umum PBB di New York bulan lalu. Dalam pidato virtual di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB di New York, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mengklaim bahwa masyarakat Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM, namun komunitas internasional seolah tak peduli.

    Silvany Austin Pasaribu, salah satu diplomat perwakilan Indonesia di PBB, menilai Vanuatu memiliki "obsesi tidak sehat" mengenai bagaimana RI seharusnya menjalankan pemerintahan.

    "Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," ujar Silvany.

    Dua prinsip fundamental itu, lanjut Silvany, adalah tidak mengintervensi urusan domestik negara anggota lain dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayahnya.
     
    "Sebelum hal itu dilakukan, tolong jangan menceramahi negara lain," tegas Silvany.

    (FJR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id