comscore

5 WNI Ditetapkan Jadi Fasilitator Keuangan ISIS, Begini Tanggapan Kemenlu

Marcheilla Ariesta - 12 Mei 2022 23:26 WIB
5 WNI Ditetapkan Jadi Fasilitator Keuangan ISIS, Begini Tanggapan Kemenlu
Perang ISIS di Suriah pada 2014 lalu./AFP
Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan responsnya mengenai penetapan lima warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi fasilitator keuangan kelompok teror Islamic State (ISIS). Penetapan ini dilakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS).

Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenlu RI Achsanul Habib mengatakan, pada prinsipnya yang dikeluarkan pemerintah AS adalah di wilayah hukum Amerika sendiri. Penetapan ini merupakan non eksekutif order nomor 13224.
"Posisi Indonesia, tentunya yang kita ikuti biasanya ketentuan dalam mekanisme multilateral PBB. Khususnya terkait sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, contohnya melalui resolusi 1267 maupun resolusi 1373," kata Habib dalam jumpa pers di Kemenlu, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022.

Ia mengatakan, AS memang menyatakan akan melakukan tindakan untuk membekukan aset maupun hak travel banned yang segera diberlakukan kepada kelima WNI tersebut. Namun Indonesia, katanya, akan mengikuti mekanisme yang dilakukan PBB.

Walaupun pihaknya memperoleh kabar bahwa AS juga akan membawa penetapan lima terduga fasilitator ISIS tersebut melalui mekanisme PBB.

"Kita akan mengikuti apa yang dilakukan PBB. Kita memperoleh kabar, AS akan membawanya ke mekanisme PBB. Itu kita tunggu saja, apabila itu menjadi sebuah proses," ujarnya.

Jika PBB menerima penetapan tersebut, kata Habib, Indonesia siap bekerjasama dengan PBB untuk memproses langkah selanjutnya. Namun, jika PBB menolak, Indonesia akan menjalankan proses hukum di dalam negeri kepada kelima WNI tersebut, berdasarkan hukum dan ketentuan di dalam negeri.

Baca juga: Kemenkeu AS Tetapkan 5 WNI sebagai Fasilitator Keuangan ISIS

Ini termasuk, tutur dia, memastikan kebenaran individu yang dikelompokan dalam daftar terduga teroris maupun organisasi terlarang tersebut.

"Dalam kaitan ini, kita lihat apa proses ini akan menjadi keputusan PBB. Jika iya, tentu kita akan kerja sama dengan mekanisme PBB. Namun jika tidak, kita akan menjalankan proses di dalam negeri, berdasarkan hukum dan ketentuan di dalam negeri. Termasuk bagaimana kita memperoleh manfaat dari informasi pemerintah AS maupun pihak lain untuk kita tentukan aturan mainnya di dalam negeri sesuai ketentuan nasional," pungkas Habib.

(FJR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id