RI Bantah Dorong Rencana ASEAN untuk Kirim Pengawas ke Myanmar

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI dengan tegas membantah pemberitaan Reuters mengenai dorongan rencana ASEAN mengirim pengawas untuk memastikan junta militer menggelar pemilihan umum secara adil dan terbuka. Pemberitaan tersebut mengakibatkan gedung Kedutaan Besar RI di Yangon didemo sekelompok pengunjuk rasa Myanmar.

Bantahan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah.



"Posisi Indonesia tetap sama sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar. Indonesia telah keluarkan statement yang jelas. Setelah keluarkan statement, posisi Indonesia tidak berubah dan ini dipertegas setelah Presiden RI bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia di Jakarta," kata Faizasyah, Selasa, 23 Februari 2021.

Faizasyah mengatakan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin beberapa waktu lalu, ada permintaan agar para menteri luar negeri anggota ASEAN melakukan pertemuan khusus membahas situasi di Myanmar.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke negara-negara ASEAN, dimulai dari Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN tahun ini. Kemudian, Retno melanjutkan kunjungan ke Singapura dan membahas mengenai situasi di Myanmar.

"Proses (pertemuan dengan menlu negara ASEAN) masih berjalan," kata Faizasyah.

Baca:  Menlu Retno: Transisi Demokrasi di Myanmar Harus Sesuai Keinginan Rakyat

Faizasyah mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk menangkap pandangan mitra - dalam hal ini negara ASEAN - terhadap situasi di Myanmar. Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk berkonsultasi mengenai saran para pemimpin negara dalam membuat Pertemuan Khusus Menlu ASEAN tersebut.

"Terlalu dini kalau disebut rencana aksi yang salah satunya menyebutkan seakan-akan mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar. Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia, karena yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita mencari penyelesaian damai di Myanmar yang bersifat proses politik demokrasi inklusif yang melibatkan semua pihak," ungkapnya.

Ia menambahkan, Retno akan melakukan kunjungan lagi dalam dua hari ke depan.

"Jadi saya secara tegas membantah adanya satu plan of action, karena faktanya adalah sekarang merupakan kesempatan bagi menteri luar negeri menyamakan persepsi, mengumpulkan pandangan dari menteri luar negeri lainnya sebelum melakukan suatu pertemuan spesial dari menteri luar negeri ASEAN," tegasnya.

Faizasyah menuturkan karena adanya salah pemberitaan dari Reuters tersebut, KBRI di Yangon di demo oleh para warga Myanmar.

Sebelumnya, laporan Reuters mengatakan bahwa Indonesia mendorong rencana ASEAN untuk mengirim pengawas untuk memastikan junta mengadakan pemilihan yang adil, seperti yang telah dijanjikan.

(WIL)