Brunei Usulkan Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas Krisis Myanmar

    Marcheilla Ariesta - 17 Februari 2021 16:54 WIB
    Brunei Usulkan Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas Krisis Myanmar
    Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah saat mengunjungi London, Inggris pada 4 Februari 2020. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)



    Bandar Seri Begawan: Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun ini mencoba mencari solusi terbaik untuk membantu menangani isu kudeta militer di Myanmar. Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, pun mewacanakan agar digelar pertemuan antar menteri luar negeri ASEAN.

    Wacana disampaikan Sultan Hassanal Bolkiah dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.




    "Sultan Brunei Darussalam dalam menerima kunjungan kehormatan saya tadi juga menekankan pentingnya agar para menlu ASEAN segera melakukan pertemuan sebagai satu keluarga," tuturnya pada Rabu, 17 Februari 2021.

    Mekanisme konsultasi seperti ini, kata menlu Retno, diamanatkan di Artikel 2 Ayat 2G dalam Piagam ASEAN. Pertemuan para menlu ASEAN bertujuan membahas berbagai masalah di kawasan, termasuk isu terkini yang sedang bergulir di Myanmar.

    Menlu Retno mengungkapkan bahwa ketua ASEAN telah melakukan pertemuan virtual dengan Myanmar pada 11 Februari 2021.

    "Ketua ASEAN tentunya akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan negara anggota ASEAN yang lain mengenai apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar," imbuhnya.

    Pertemuan para menlu ASEAN juga sudah diusulkan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan dengan Menlu Brunei hari ini, Menlu Retno mengatakan bahwa prinsip yang digunakan untuk membantu Myanmar harus sesuai dengan Piagam ASEAN.

    "Prinsip-prinsip yang kita ketahui untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan pendekatan konstruktif, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar," kata Retno.

    "Ini termasuk membantu demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif," pungkasnya.

    Kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari lalu. Kudeta dimulai dengan penahanan sejumlah tokoh, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

    Baca:  Pemuda Myanmar Merasa Masa Depan Mereka Direnggut Kudeta Militer

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id