Tiongkok Tegaskan UU Keamanan Nasional Perkuat Hong Kong

    Willy Haryono - 24 Juni 2020 14:26 WIB
    Tiongkok Tegaskan UU Keamanan Nasional Perkuat Hong Kong
    Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian dalam konferensi virtual dari Jakarta, Rabu 24 Juni 2020. (Foto: Kedubes Tiongkok di Jakarta)
    Jakarta: Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong masih menjadi kontroversi. UU yang disusun Tiongkok itu dikhawatirkan sejumlah pihak dapat mengikis otonomi dan kebebasan di Hong Kong.

    Dalam konferensi virtual dari Jakarta pada Rabu 24 Juni 2020, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian menjelaskan seputar UU kontroversial tersebut.

    "Pemerintah pusat Tiongkok mendorong legislasi keamanan nasional Hong Kong SAR dengan tujuan untuk mencegah, menghentikan dan menghukum perilaku memecah belah negara, terorisme, serta campur tangan kekuatan asing dalam urusan internal Hong kong," ujar Dubes Xiao.

    "UU Keamanan Nasional juga bertujuan untuk membela kedaulatan nasional, kepentingan keamanan dan pembangunan, menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong serta menjamin prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem,'" sambungnya.

    Dubes Xiao juga menekankan bahwa masyarakat Hong Kong akan tetap menjaga otonomi tinggi mereka dalam pengelolaan kota.

    Menurut Dubes Xiao, UU Keamanan Nasional justru akan semakin memperkuat pondasi kemakmuran Hong Kong. "Hak-hak dan kebebasan sah yang dinikmati oleh penduduk Hong Kong SAR akan mendapat perjaminan lebih baik," ungkapnya.

    Selain itu, Dubes Xiao juga mengatakan bahwa UU keamanan nasional dapat lebih melindungi warga asing di Hong Kong, termasuk yang berasal dari Indonesia. Saat ini, Tiongkok mencatat ada lebih dari 100 ribu WNI yang tinggal dan bekerja di Hong Kong.

    "Kami percaya masa depan Hong Kong akan menjadi lebih cerah," pungkas Dubes Xiao.

    Salah satu yang dikhawatirkan warga Hong Kong dari UU Keamanan Nasional adalah wewenang memilih hakim secara unilateral dalam kasus-kasus tertentu. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mencoba meredam kekhawatiran tersebut, dan mengatakan pemilihan hakim masih tetap akan dilakukan pengadilan Hong Kong, bukan Tiongkok.

    "Saat suatu hari ada kasus keamanan nasional, tanggung jawab penugasan hakim untuk kasus tersebut masih ditangani pengadilan Hong Kong," sebut Lam.

    "Eksekutif tidak akan bertanggung jawab untuk (kasus) itu," ungkapnya.

    (WIL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id