PM Malaysia Pastikan Status Darurat Tak Seperti Aturan Militer

    Fajar Nugraha - 12 Januari 2021 16:02 WIB
    PM Malaysia Pastikan Status Darurat Tak Seperti Aturan Militer
    PM Malaysia Muhyiddin Yassin. (AFP)
    Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meyakinkan bahwa tidak akan ada jam malam atau aturan militer di bawah penerapan status darurat terkait pandemi covid-19 yang diberlakukan hingga 1 Agustus. Sebelumnya Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengumumkan keadaan darurat yang berlaku hingga 1 Agustus. 

    Baca: Raja Malaysia Tetapkan Status Darurat untuk Atasi Virus Korona

    "Pemerintah sipil akan terus berfungsi. Keadaan darurat yang dicanangkan Raja bukanlah kudeta militer dan jam malam tidak akan diberlakukan," kata Tan Sri Muhyiddin, seperti dikutip The Straits Times, Selasa 12 Januari 2021.

    "Kabinet, dewan eksekutif negara, dan layanan pemerintah akan tetap berfungsi seperti biasa. Saya menjamin bahwa perangkat pemerintah dan layanan publik tidak akan terpengaruh oleh deklarasi darurat ini," ungkapnya.

    Muhyiddin mengatakan bahwa perintah darurat juga akan berarti Raja dapat membuat keputusan yang diperlukan untuk mengatasi pandemi, termasuk memerintahkan fasilitas kesehatan swasta untuk diambil alih oleh pemerintah jika rumah sakit umum sudah penuh.

    Sementara Istana Negara meminta masyarakat untuk tetap tenang. "Saya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kuat menghadapi keadaan darurat ini dan perintah pengendalian gerakan demi keamanan dan kepentingan kita sendiri," ucap Pengawas Keluarga Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin.

    Dia mengatakan bahwa Raja memutuskan bahwa keadaan darurat akan berlaku hingga 1 Agustus atau lebih awal jika jumlah kasus covid-19 dapat dikendalikan dan dikurangi secara efektif. Sultan Abdullah juga menyetujui usulan pemerintah untuk membentuk komite independen yang terdiri dari pemerintah dan anggota parlemen oposisi serta ahli kesehatan untuk menangani situasi covid-19.

    "Komite Independen ini akan memberikan rekomendasi kepada Yang Mulia jika dianggap sesuai bahwa keadaan darurat dapat ditarik lebih awal (dari 1 Agustus)," sebut Datuk Ahmad Fadli.

    Baca: Infeksi Korona Bertambah, Malaysia Perketat Pembatasan di 5 Wilayah

    Pada Senin, Muhyiddin mengumumkan bahwa enam negara bagian akan ditempatkan di bawah perintah kontrol pergerakan mulai Rabu untuk mengekang peningkatan infeksi virus korona. Muhyiddin menambahkan Johor, Melaka, Selangor, Penang, Sabah dan Wilayah Federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan berada di bawah pembatasan gerak atau MCO hingga 26 Januari.

    Selain itu Muhyiddin juga menambahkan bahwa MCO pemulihan akan diberlakukan di Perlis dan sebagian besar Sarawak. Dia juga mengatakan bahwa tiga distrik di Sarawak - Kuching, Miri dan Sibu - serta Pahang, Perak, Negri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan akan berada di bawah MCO bersyarat.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id