Kedubes Tiongkok Luruskan Pemberitaan oleh Media di Indonesia Terkait Xinjiang

    Marcheilla Ariesta - 05 April 2021 20:03 WIB
    Kedubes Tiongkok Luruskan Pemberitaan oleh Media di Indonesia Terkait Xinjiang
    Warga Uighur di Xinjiang, Tiongkok menjadi kalangan minoritas yang tertindas. Foto: AFP.



    Jakarta: Kedutaan Besar Tiongkok menegaskan bahwa pemberitaan mengenai Xinjiang khususnya Uighur, yang diberitakan beberapa media di Indonesia dengan mengutip media Barat, tidak benar. Menurut Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, laporan tersebut menyerang dan memfitnah negara mereka.

    "Laporan pemberitaan ini menyerang dan memfitnah Tiongkok, serta menyesatkan publik Indonesia. Kami menyatakan keprihatinan atas hal ini, dan ingin menyampaikan klarifikasi terhadap informasi yang beredar," kata Juru Bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia lewat pernyataan yang diterima Medcom.id, Senin, 5 April 2021.






    Ia menegaskan Xinjiang adalah daerah otonom Tiongkok yang merupakan tempat beragam etnik, budaya, dan agama selalu hidup berdampingan. Menurut pernyataan tersebut, pembangunan ekonomi dan sosial di Xinjiang telah meraih pencapaian luar biasa dalam beberapa puluh tahun terakhir.

    "Namun pada saat bersamaan, Xinjiang juga menderita akibat aktivitas separatisme, ekstremisme, dan terorisme. Hakikat dari isu-isu terkait Xinjiang adalah masalah penanganan terhadap separatisme, terorisme, dan radikalisasi, dan sama sekali bukanlah masalah hak asasi manusia, etnik, atau agama," tegas jubir tersebut.

    Jubir Kedubes Tiongkok menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kecil negara Barat memiliki motif politis untuk memusuhi Tiongkok. Mereka menciptakan rumor bohong terkait dengan Xinjiang.

    "Setelah gagal mencapai tujuan politis mereka, mereka selanjutnya merekayasa rumor bohong yang absurd dan sama sekali tidak berdasar, seperti ‘genosida’, ‘pemandulan paksa’, dan ‘kerja paksa’ di Xinjiang," ungkapnya.

    Namun, kata dia dalam 40 tahun terakhir, jumlah penduduk etnis Uighur di Xinjiang meningkat dari 5,55 juta menjadi lebih dari 12,7 juta jiwa. Tak hanya itu, ia mengklaim angka harapan hidup etnis Uighur juga meningkat.

    "Aspirasi dan kebutuhan para tenaga kerja dari semua etnik di Xinjiang sepenuhnya dihormati. Mereka bebas memilih sendiri pekerjaan dan lokasi kerja mereka masing-masing. Mereka juga menandatangani kontrak kerja legal dengan pihak perusahaan sesuai prinsip kesetaraan dan kesukarelaan, serta mendapatkan upah yang sepadan," ujarnya.

    Xinjiang memproduksi kapas berkualitas tinggi, pemasukan dari sektor pemetikan kapas terbilang cukup besar. Tenaga kerja pemetik kapas menandatangani kontrak kerja atas dasar kesetaraan, kesukarelaan, dan kesepakatan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pemetikan kapas di Xinjiang telah memasuki era ‘Internet Plus’ memanfaatkan mekanisasi tingkat tinggi, dengan rasio mekanisasi dalam proses pemetikan kapas telah mencapai 70 persen. Para petani kapas juga bisa memesan jasa pemetikan secara mekanis melalui aplikasi telepon seluler, bahkan tanpa perlu meninggalkan rumah.

    "Xinjiang juga menghormati dan melindungi kebebasan beragama sesuai hukum yang berlaku. Umat Muslim dari semua etnik di Xinjiang dijamin kebebasannya menurut keinginan masing-masing dalam menjalankan aktivitas keagamaan secara normal sesuai ajaran agama, peraturan agama, dan adat kebiasaan," tegasnya.

    Menurut dia, ibadah puasa dan hari raya Muslim dapat dilakukan di masjid dan di rumah. "Pemerintah daerah setempat juga aktif mengelola penerbangan charter agar umat Islam dari semua etnik di Xinjiang dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar," pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah Tiongkok dituding memaksa warga minoritas Uighur untuk memetik kapas di Xinjiang. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah merek ritel yang bersikap kritis, menghadapi aksi boikot di negara tersebut.

    H&M dan sejumlah merek Barat lainnya menghadapi reaksi keras di Tiongkok setelah menyatakan keprihatinan terkait dugaan penggunaan tenaga kerja paksa dalam proses produksi kapas.

    Kontroversi soal kapas Xinjiang mencuat setelah Amerika Serikat dan pemerintah Barat lainnya meningkatkan tekanan pada Tiongkok atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi itu. Beijing dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap warga Uighur di wilayah tersebut.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id