comscore

Lindungi WNI, Rp179 Miliar Hak Finansial TKI Berhasil Diselamatkan

Marcheilla Ariesta - 06 Januari 2022 18:47 WIB
Lindungi WNI, Rp179 Miliar Hak Finansial TKI Berhasil Diselamatkan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) 2022. Foto: Layar Tangkap YouTube Kemenlu RI
Jakarta: Sepanjang 2021, Pemerintah Indonesia memfasilitasi repatriasi atau pemulangan sekitar 73 ribu warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri. Ini menunjukkan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas di tengah pandemi covid-19.

Tak hanya itu, lebih dari Rp179,3 miliar hak finansial para pekerja migran juga berhasil diselamatkan.

 



Salah satu pencapaian luar biasa perlindungan WNI di 2021 adalah evakuasi 26 WNI dari Afghanistan yang kala itu dilanda krisis politik sejak dikuasai Taliban pada Agustus tahun lalu. Sebanyak empat WNI juga dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina, dan tujuh WNI bebas dari hukuman mati.

"Mesin perlindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri," ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) di Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022.

Baca juga: 19 Individu dan 7 Instansi Terima Hassan Wirajuda Perlindungan Award 2021

Retno menambahkan, selama 2021 sebanyak 240 ribu bantuan sembaku disalurkan bagi WNI di luar negeri. Begitu juga dengan fasilitas pemberian vaksin bagi 88.637 WNI di berbagai belahan dunia.

Dalam rangka memperkuat diplomasi perlindungan pada 2022, pemerintah berupaya melakukan percepatan transformasi digital melalui penguatan Integrated Data Operating Centre (IDOC) untuk mengelola big data mengenai perlindungan, integrasi aplikasi Safe Travel dengan aplikasi PeduliLindungi agar meningkatkan rasa aman pada WNI saat bepergian di masa pandemi. 

"Selanjutnya, kita akan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia pelindungan melalui pembangunan Indonesian Seafarers' Corner di Busan, Korea Selatan, peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di perwakilan RI dan penguatan kapasitas diplomasi responsif gender," lanjut Retno.

Pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional juga akan terus dilaksanakan melalui berbagai Nota kesepahaman (MoU) yang ada.

(FJR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id