Hikmahanto: Indonesia Wajib Protes UU Penjaga Pantai Tiongkok

    Willy Haryono - 24 Januari 2021 11:02 WIB
    Hikmahanto: Indonesia Wajib Protes UU Penjaga Pantai Tiongkok
    Kapal penjaga pantai Tiongkok. (AFP)



    Jakarta: Otoritas Tiongkok meloloskan Undang-Undang yang memperkuat wewenang penjaga pantainya. UU tersebut membolehkan Penjaga Pantai Tiongkok untuk menembaki kapal-kapal asing jika memang diperlukan.  

    Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, ada tiga alasan utama mengapa Indonesia wajib mengecam UU tersebut.






    "Pertama, meski tidak saling mengakui, namun ada klaim tumpang tindih antara Indonesia dengan Tiongkok di Natuna Utara," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.

    Indonesia mengklaim ZEE di Natuna Utara yang menjorok ke Tiongkok, sementara Tiongkok mengklaim traditional fishing ground yang tidak diakui dalam hukum internasional atas dasar sembilan garis putus yang menjorok ke ZEE Indonesia," lanjutnya, merujuk pada Zona Ekonomi Eksklusif.

    Hingga saat ini, kapal-kapal nelayan Tiongkok yang memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara dijerat dengan ketentuan illegal fishing oleh TNI Angkatan Laut dan kapal-kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

    Saat berada di ZEE Indonesia di Natuna Utara, sebut Hikmahanto, nelayan Tiongkok biasanya dibayang-bayangi kapal penjaga pantai dari negaranya.

    "Bila UU yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintah Tiongkok digunakan oleh penjaga pantai Tiongkok maka hal ini berpotensi terjadi penggunaan kekerasan di Natuna Utara," sebut Hikmahanto. Hal itu dapat terjadi karena berdasarkan UU tersebut, wewenang dapat diterapkan tidak hanya di wilayah kedaulatan, tetapi juga di wilayah hak berdaulat.

    Baca:  Jangan Pernah Negosiasi dengan Tiongkok Terkait Natuna Utara

    "Kedua, UU tersebut berpotensi digunakan oleh penjaga pantai Tiongkok ketika berhadapan dengan kapal dari negara-negara yang memilki sengketa wilayah dengan Tiongkok seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina," ucap Hikmahanto.

    Poin terakhir, lanjut Hikmahanto, Laut China Selatan berpotensi menjadi poros penggunaan kekerasan antar negara besar akibat UU Penjaga Pantai Tiongkok.

    "Amerika Serikat dengan negara sekutunya tentu tidak akan membiarkan penjaga pantai Tiongkok untuk menggunakan kekerasan, terlebih di jalur-jalur navigasi internasional," ujar Hikmahanto.

    "Semua ini akan berujung pada situasi perang dingin di Laut China Selatan, yang nantinya bisa saja berubah menjadi perang panas," pungkasnya.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id