Kemenlu Imbau Masyarakat Tak Ragu Laporkan Kejahatan Perdagangan Orang

    Marcheilla Ariesta - 06 April 2021 16:09 WIB
    Kemenlu Imbau Masyarakat Tak Ragu Laporkan Kejahatan Perdagangan Orang
    Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI, Judha Nugraha, dalam webinar Tren, Pola, dan Mekanisme Penanganan TPPO, Selasa, 6 April 2021. (Kemenlu RI)



    Jakarta: Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bukan saja masalah yang harus dihadapi pemerintah, tapi juga masyarakat. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengimbau masyarakat melaporkan jika mengetahui mengenai TPPO.

    "Dalam menghalau TPPO, ada aspek pemberatan hukum untuk membuat efek jera terhadap pelaku," kata Judha dalam webinar Tren, Pola, dan Mekanisme Penanganan TPPO, Selasa, 6 April 2021.






    "Kami mengimbau agar masyarakat tidak ragu-ragu dalam melakukan pengaduan kasus TPPO," imbuhnya.

    Ia mengatakan, biasanya pelaku TPPO berasal dari orang terdekat, seperti tetangga, pacar, atau bahkan anggota keluarga. Sehingga korban segan dan takut untuk melaporkannya.

    Namun, kata Judha, masyarakat tidak perlu takut. "Karena jika ada ancaman, kita memiliki mekanisme perlindungan saksi dan korban," terangnya.

    Menurut Judha, pelaporan akan berujung pada pemberian hukuman yang memberikan efek untuk mencegah kasus lain terjadi. Hukuman berupa kurungan penjara dari minimal tiga tahun.

    Judha juga menegaskan bahwa untuk masalah TPPO, jangan hanya berfokus di luar negeri saja. Menurutnya, akar masalah justru berada di dalam negeri.

    Karenanya, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perwakilan RI di luar negeri memberantas kejahatan perdagangan orang.

    Baca:  20 Migran Tewas Setelah Dibuang ke Laut oleh Penyelundup Manusia

    Sebelumnya, Duta Besar RI di Turki Lalu Muhammad Iqbal menuturkan bahwa kasus TPPO yang menjadikan WNI sebagai korban meningkat di sana. Jika pada 2020 terdapat 20 kasus, di 2021, dari Januari hingga Maret sudah ada 19 kasus yang ditemukan.

    "Turki tidak pernah menjadi negara tujuan sektor ART, selain itu, sektor ART bukan sektor terbuka untuk orang asing di Turki," tegas Iqbal dalam konferensi pers virtual kemarin.

    Menurut Iqbal, warga Turki tidak menggunakan ART. Karenanya, hampir dipastikan semua orang yang ke Turki menjadi ART itu melalui jalur ilegal dan sangat rentan menjadi korban TPPO.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id