Kudeta Myanmar Cederai Prinsip-Prinsip Piagam ASEAN

    Willy Haryono - 17 Februari 2021 14:46 WIB
    Kudeta Myanmar Cederai Prinsip-Prinsip Piagam ASEAN
    Sekelompok prajurit menaiki truk dalam menangani aksi protes masyarakat penentang kudeta militer di Naypyidaw, Myanmar pada Selasa, 16 Februari 2021. (STR/AFP)



    Jakarta: Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari lalu mengejutkan masyarakat global, tak terkecuali mereka yang tinggal di kawasan ASEAN. Negara-negara tetangga di kawasan merasa khawatir terhadap Myanmar, yang masih terbilang baru dalam melangkah di bidang demokrasi.

    Militer Myanmar atau Tatmadaw mengaku melakukan kudeta atas dasar tuduhan kecurangan pemilu 2020. Kudeta dimulai dengan penahanan sejumlah pejabat negara, termasuk pemimpin de fact Aung San Suu Kyi.




    "Ada dampak regional yang ditimbulkan kudeta di Myanmar, terutama kepada citra ASEAN," ucap Lidya C. Sinaga, ahli kajian ASEAN P2 Politik LIPI dalam dialog virtual di Jakarta pada Rabu, 17 Februari 2021.

    "Terjadinya kudeta ini telah mencederai prinsip-prinsip di Piagam ASEAN," lanjutnya.

    Prinsip dalam Piagam ASEAN meliputi komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan konstitusional. "Piagam ASEAN ini mengikat secara hukum kepada masyarakat ASEAN," sebut Lidya.

    Menurutnya, semangat ASEAN sebagai satu komunitas dan masyarakat kawasan harus mampu memujudkan perdamaian. Namun ia menyebut hubungan damai ini bukan hanya antar negara di kawasan, tapi juga antar masyarakat dalam negeri di masing-masing anggota ASEAN.

    "Dalam hal ini ASEAN jelas berkepentingan untuk mendorong situasi normal di Myanmar," tutur Lidya.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI juga menyerukan Myanmar untuk menerapkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN. Kemenlu RI menyarankan agar "perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum (2020) kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia."
     
    "Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," ungkap Kemenlu RI.

    Baca:  PBB Khawatir Militer Myanmar Lakukan Kekerasan Parah kepada Pedemo

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id