comscore

Tertunda 2 Tahun Karena Covid-19, Kamboja Lanjutkan Persidangan Pemimpin Oposisi

Marcheilla Ariesta - 19 Januari 2022 18:20 WIB
Tertunda 2 Tahun Karena Covid-19, Kamboja Lanjutkan Persidangan Pemimpin Oposisi
Mantan pemimpin oposisi Kamboja, Kem Sokha, yang dituduh bersekongkol dengan AS untuk gulingkan PM Hun Sen./AFP
Phnom Penh: Kamboja melanjutkan persidangan kasus pengkhianatan dengan terdakwa pemimpin partai oposisi, Kem Sokha. Persidangan sempat ditunda selama dua tahun karena pandemi Covid-19.

Kem Sokha ditangkap pada 2017 dan partainya, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), dilarang beroperasi menjelang pemilihan umum 2018. Akhirnya, Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang mendukung Perdana Menteri Hun Sen berjaya dalam pemilu.
Sejak itu, CNRP dihancurkan. Banyak anggotanya ditangkap atau melarikan diri ke pengasingan. Para aktivis menganggap tindakan keras tersebut dirancang untuk menggagalkan tantangan terhadap monopoli kekuasaan CPP.

"Saya berharap, pengadilan akan memutuskan untuk membatalkan dakwaan terhadap saya sehingga kita dapat mencapai rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk membangun negara kita," kata Sokha, sebelum tiba di Pengadilan Kota Phnom Penh, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 19 Januari 2022.

Kem Sokha dibebaskan dari tahanan rumah pada 2019, tetapi tetap dilarang dari kegiatan politik.

Baca juga: PM Kamboja Mulai Kunjungan ke Myanmar, Buka Dialog dengan Junta

Putrinya, Monovithya Kem, juga mendesak pengadilan untuk membatalkan dakwaan. Ia menambahkan, ayahnya dalam semangat yang kuat.

Sokha dituduh berkonspirasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menggulingkan Hun Sen, yang telah memerintah di Kamboja selama hampir empat dekade. Sokha membantah tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai 'teori konspirasi yang dibuat-buat.'

Kedutaan Besar AS di Phnom Penh mendesak pihak berwenang untuk menghentikan "pengadilan bermotif politik," termasuk pengadilan terhadap Kem Sokha, jajaran politisi kubu oposisi, jurnalis, dan aktivis buruh serta lingkungan.

"Mempromosikan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah inti dari kebijakan luar negeri AS di Kamboja dan seluruh dunia," kata juru bicara Kedubes AS di Phnom Penh, Chad Roedemeier.

Kementerian Kehakiman Kamboja mengatakan, persidangan Kem Sokha tidak bermotivasi politik. Kamboja pun meminat Kedubes AS untuk memberikan bukti atas tuduhannya tersebut.

"Tuduhan ini tidak berdasar secara hukum," kata juru bicara Kementerian Kehakiman Kamboja, Chin Malin.

(WIL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id