Mengenai Undang Oposisi Myanmar ke KTT ASEAN, Kemenlu Tunggu Brunei

    Marcheilla Ariesta - 19 April 2021 18:02 WIB
    Mengenai Undang Oposisi Myanmar ke KTT ASEAN, Kemenlu Tunggu Brunei
    Warga Myanmar menentang kudeta militer dengan lakukan protes. Foto: AFP



    Yangon: Pemerintah bayangan Myanmar mendesak para pemimpin ASEAN untuk mengundang mereka dalam pertemuan  tingkat tinggi yang digelar di Jakarta, akhir pekan ini. Mereka juga mendesak agar pemimpin ASEAN tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta.

    Baca: Pemerintah Bayangan Myanmar Ingin Turut Serta dalam KTT Khusus ASEAN.






    Menurut pengamat internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengatakan, penting untuk mengundang pemerintah sipil atau bayangan Myanmar. Namun, kapasitas mereka bukan sebagai pemerintah, melainkan perwakilan masyarakat sipil.

    "Pertemuan juga bisa dipisah dengan militer Myanmar. Bisa diberi sesi khusus atau di tempat lain," ucapnya kepada Medcom.id, Senin, 19 April 2021.

    Hal ini, kata dia sebagai upaya ASEAN mendengarkan kejujuran dari kedua pihak berseteru di Myanmar. Meski demikian, undangan tersebut merupakan wewenang Brunei Darussalam sebagai ketua.

    Saat hal tersebut ditanyakan Medcom.id, kepada Kementerian Luar Negeri RI, juru bicaranya, Teuku Faizasyah mengatakan masih menunggu pemberitahuan resmi Brunei Darussalam terlebih dahulu mengenai rencana pertemuan tersebut.

    "Tidak etis bila melangkahi Brunei selaku ketua," kata Faizasyah.

    Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing dilaporkan akan hadir dalam pertemuan tersebut. Ini menjadi perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sejak kudeta dilakukan untuk menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

    Undangan kepada Min Aung Hlaing ke KTT ASEAN telah menuai kritik dari para aktivis. Moe Zaw Oo, wakil menteri luar negeri untuk 'pemerintah persatuan nasional' (NUG) mengatakan ASEAN belum menjangkau mereka.

    "Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi di Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya dilansir dari Burma Voice of America.

    "Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati," terangnya.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id