Hikmahanto: Nelayan RI Perlu Tingkatkan Eksploitasi di Natuna

    Willy Haryono - 15 September 2020 08:02 WIB
    Hikmahanto: Nelayan RI Perlu Tingkatkan Eksploitasi di Natuna
    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
    Beberapa hari lalu, Tiongkok mengulang kembali peristiwa di bulan Januari di Laut Natuna Utara. Sejumlah media mengabarkan bahwa kapal penjaga pantai Tiongkok berada di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

    "Masyarakat dan berbagai media mempersepsikan bahwa penjaga pantai Tiongkok memasuki wilayah kedaulatan Indonesia, padahal persepsi demikian tidak benar," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia.

    Sejumlah kejadian menunjukkan bahwa penjaga pantai Tiongkok dan kapal-kapal nelayan Negeri Tirai Bambu memang telah beberapa kali memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara.

    Hikmahanto menjelaskan, keberadaan ZEE tidak berada di Laut Teritorial, melainkan berada di Laut Lepas (High Seas). Di Laut Lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan karenanya, menurut Hikmahanto, negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan.

    Dalam konsep ZEE, maka sumber daya alam yang ada dalam ZEE diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. "Inilah yang disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign right. Intinya yang di-hak-i adalah sumber daya alamnya, bukan wilayahnya," ungkap Hikmahanto.

    Konteks yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE, padahal menurut Hikmahanto sama sekali bukan kedaulatan. "Oleh karenanya, situasi di Natuna Utara bukanlah pelanggaran atas kedaulatan Indonesia. Kapal Tiongkok tidak mungkin diusir dari ZEE, karena ZEE bukan wilayah kedaulatan Indonesia," tegasnya.

    Meski demikian, Hikmahanto menekankan bahwa hal ini tidak berarti Indonesia harus berdiam diri. Pemerintah Indonesia perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

    1. Terus memperbanyak nelayan untuk melakukan eksploitasi di ZEE Natuna Utara dengan cara memberi insentif berupa pemberian subsidi bahan bakar kepada para nelayan. Para nelayan juga diperbolehkan menggunakan kapal-kapal dengan tonase besar. Intinya, jangan mau kalah dengan nelayan Tiongkok yang lakukan eksploitasi ikan secara besar-besaran.

    2. Terus menerus melakukan tindakan menangkapi nelayan Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Natuna Utara.

    3. Melakukan back door diplomacy yang mengutus tokoh dari Indonesia yang memiliki koneksi dengan para petinggi di Tiongkok untuk menyampaikan pesan bila kapal-kapal penjaga pantai masih ada di ZEE, maka ini akan berpengaruh pada persepsi masyarakat di Indonesia atas sikap agresif Tiongkok yang dapat berujung pada terganggunya investasi Tiongkok di Indonesia.

    (WIL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id