PBB Khawatir Militer Myanmar Lakukan Kekerasan Parah kepada Pedemo

    Marcheilla Ariesta - 17 Februari 2021 14:13 WIB
    PBB Khawatir Militer Myanmar Lakukan Kekerasan Parah kepada Pedemo
    Ribuan warga Myanmar menentang kudeta militer di kota Yangon pada Rabu, 17 Februari 2021. (Ye Aung THU/AFP)



    Yangon: Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, khawatir akan terjadinya eskalasi kekerasan di negara tersebut. Pasalnya, pada hari ini, Rabu, 17 Februari 2021, ribuan warga meningkatkan intensitas protes mereka dalam menentang kudeta militer.

    Para pengunjuk rasa menyerukan protes besar pada hari ini untuk 'menghancurkan' klaim militer bahwa mereka kudeta pada 1 Februari lalu didukung banyak pihak.




    Militer Myanmar mengatakan banyak warga mendukung kudeta dan penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Militer Myanmar atau Tatmadaw menganggap kembalinya Suu Kyi ke kursi kekuasaan usai pemilu November tahun lalu merupakan bentuk kecurangan.

    Andrews mengaku telah menerima laporan mengenai pergerakan pasukan militer di seantero Myanmar. Ia khawatir pengunjuk rasa Myanmar menghadapi bahaya nyata saat ini.

    "Saya khawatir akan ada potensi kekeraan dalam skala yang lebih besar di Myanmar," tutur Andrews dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Al Jazeera.

    "Saya takut, mengingat tingginya jumlah protes massal dan (pergerakan) pasukan keamanan. Kita bisa saja menyaksikan militer melakukan kejahatan yang lebih besar terhadap rakyat Myanmar," imbuhnya.

    Ketika jaringan internet di Myanmar kembali dihidupkan setelah pemadaman selama tiga malam berturut-turut, lebih banyak warga mengikuti unjuk rasa. Konsentrasi massa terlihat di Yangon, kota terbesar di negara itu.

    Baca:  Pemuda Myanmar Merasa Masa Depan Mereka Direnggut Kudeta Militer

    Pengunjuk rasa, termasuk guru dan pegawai negeri sipil, berkumpul di lokasi-lokasi penting di negara itu. Di depan kantor perwakilan PBB di Myanmar, pedemo membawa spanduk yang menyerukan pembebasan Suu Kyi dan disingkirkannya militer dari pemerintahan.

    Suu Kyi ditahan oleh militer pada 1 Februari lalu. Tak hanya perempuan 75 tahun itu, namun beberapa pejabat tinggi sipil juga turut ditahan.

    Ia menghabiskan hampir 15 tahun sebagai tahanan rumah atas upayanya mengakhiri kekuasaan militer di Myanmar. Kini, ia harus kembali menghadapi penahanan karena digulingkan oleh militer.

    Peraih Nobel Perdamaian itu juga menghadapi tuntutan yang diajukan kepolisian Myanmar, yakni mengenai impor walkie talkie ilegal, dan melanggar Undang-Undang Bencana Alam.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id