Pemerintah Bayangan Myanmar Ajak Rohingya Gabung Lawan Junta

    Fajar Nugraha - 04 Juni 2021 10:06 WIB
    Pemerintah Bayangan Myanmar Ajak Rohingya Gabung Lawan Junta
    Warga etnis Rohingya yang mengungsi dari Myanmar. Foto: AFP



    Yangon: Pemerintah bayangan di Myanmar pada Kamis 3 Juni 2021 meminta minoritas Rohingya membantunya menggulingkan junta. Mereka juga menjanjikan kewarganegaraan dan pemulangan bagi komunitas Muslim yang teraniaya di Myanmar yang demokratis di masa depan.

    Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan juara demokrasi Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam kudeta 1 Februari.

     



    Tindakan keras brutal terhadap perbedaan pendapat oleh junta telah menewaskan lebih dari 800 orang, menurut kelompok pemantau lokal.

    Sekelompok anggota parlemen yang digulingkan -,kebanyakan dari NLD,- kemudian membentuk bayangan "Pemerintah Persatuan Nasional" atau National Unity Government (NUG) yang berusaha menyatukan para pembangkang antikudeta.

    Junta telah mengklasifikasikan NUG sebagai ‘teroris’, yang berarti siapa pun yang berbicara dengan mereka termasuk wartawan dapat dikenai tuduhan di bawah undang-undang kontra-terorisme.

    "Kami mengundang Rohingya untuk bergandengan tangan dengan kami dan dengan orang lain untuk berpartisipasi dalam Revolusi Musim Semi ini melawan kediktatoran militer," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat 4 Juni 2021.

    Pemerintah NLD Aung San Suu Kyi telah menghindari istilah Rohingya karena kepekaan di antara kelompok-kelompok etnis di negara mayoritas-Buddha. Mereka menyebut minoritas sebagai "Muslim yang tinggal di Rakhine".

    Di Myanmar, Rohingya secara luas dilihat sebagai penyelundup dari Bangladesh dan telah ditolak kewarganegaraannya, hak dan aksesnya ke layanan selama beberapa dekade di bawah apa yang disebut Amnesty International sebagai kondisi seperti apartheid.

    NUG juga berjanji untuk mengakhiri undang-undang kewarganegaraan 1982 yang mendiskriminasi Rohingya, menjanjikan semua yang lahir di Myanmar atau warga negara Myanmar akan diberikan kewarganegaraan.

    Kelompok itu juga mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memulangkan semua Rohingya yang mendekam di kamp-kamp di Bangladesh "segera setelah pemulangan dapat dilakukan secara sukarela, aman dan bermartabat".

    Lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah kampanye militer berdarah pada 2017 yang dikecam PBB sebagai pembersihan etnis.

    Militer mengklaim operasinya dibenarkan untuk membasmi gerilyawan Rohingya menyusul serangkaian serangan mematikan terhadap pos polisi dan telah membantah semua tuduhan melakukan kesalahan.

    Aung San Suu Kyi membela tindakan tentara dan bahkan pergi ke Den Haag untuk membantah tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB.

    Lebih dari 600.000 Rohingya sebagian besar tetap berada di negara bagian Rakhine utara tanpa kewarganegaraan, terbatas pada kamp atau desa mereka, banyak yang tidak dapat mengakses perawatan medis.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id