1.000 Dokter Kecam Kekerasan terhadap Demonstran di Thailand

    Willy Haryono - 20 Oktober 2020 11:41 WIB
    1.000 Dokter Kecam Kekerasan terhadap Demonstran di Thailand
    Ribuan demonstran anti-pemerintah berunjuk rasa di Bangkok, Thailand pada Minggu, 18 Oktober 2020. (AFP)
    Bangkok: Lebih dari 1.000 dokter di Thailand telah menandatangani sebuah petisi yang berisi kecaman terhadap aksi represif bernuansa kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran anti-pemerintah. Awalnya dokter yang menandatangani petisi hanya 386, namun hingga Selasa, 20 Oktober 2020, jumlahnya bertambah menjadi 1.008.

    Senin kemarin, para dokter mengeluarkan pernyataan gabungan yang mengecam tindakan aparat keamanan terhadap aksi unjuk rasa pada 16 Oktober. Kala itu, polisi menggunakan meriam air ke arah pedemo dan menghalangi sebuah ambulans yang hendak mengevakuasi korban luka.

    Dilansir dari Asia One, pernyataan 1.000 dokter menyebutkan bahwa tenaga medis merawat setiap pasien tanpa diskriminasi di bawah situasi apapun. Tim dokter juga menekankan kembali kewajiban mereka dapat melindungi hak dan privasi setiap pasien.

    Masih dalam petisi tersebut, para dokter di Thailand juga meminta otoritas penegak keamanan untuk mengikuti regulasi internasional dan berhenti menggunakan kekerasan terhadap aksi protes damai. Mereka juga mendorong agar polisi dapat memastikan rumah sakit tetap menjadi zona aman dan netral.

    Menurut keterangan tim dokter di Thailand, regulasi internasional melarang adanya penggunaan bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi kepada demonstran damai. Pernyataan ini merespons pengakuan sejumlah pengunjuk rasa yang merasakan sensasi terbakar di bagian mata dan kulit usai terkena meriam air polisi.

    "Pemerintah (Thailand) harus mengikuti standar internasional dan membuat ruang bagi warga yang ingin menyuarakan opini mereka," ungkap pernyataan gabungan 1.000 dokter.

    Akhir pekan kemarin, puluhan ribu demonstran anti-pemerintah menguasai sejumlah persimpangan utama di ibu kota Thailand, Bangkok. Mereka mengabaikan larangan berunjuk rasa di hari keempat sembari menyuarakan yel-yel "akhiri kediktatoran" dan "reformasi monarki."
     
    Demonstrasi tetap berlangsung meski puluhan pedemo dan aktivis telah ditangkap polisi dan sistem kereta metro di Bangkok dihentikan.

    Tuntutan utama dalam aksi protes ini adalah mendesak reformasi pemerintah dan juga monarki Thailand. Demonstran juga meminta agar PM Prayuth segera mundur dari jabatannya.
     
    Menurut para pengunjuk rasa, PM Prayuth telah mengatur pemilihan umum tahun lalu agar dirinya dapat tetap berkuasa pascakudeta 2014. PM Prayuth membantah tudingan tersebut.

    Baca:  PM Thailand Minta Bantuan Parlemen Parlemen Atasi Demo Anti-Pemerintah

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id