"Itu (anggaran) harus mencakup upaya dan peran pemerintah serta oposisi dalam menyusun strategi ampuh untuk mengelola pandemi virus korona (covid-19), pengangguran, dan juga masalah kemiskinan," tutur Anwar dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 27 Oktober 2020.
Dia mengatakan telah memperhatikan perkembangan politik terbaru di negara itu. Ia mengingatkan penguasa Melayu mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan prinsip-prinsip keadilan tidak boleh dianggap enteng.
"Justru semua pihak harus memiliki kesadaran dan ketelitian untuk menolak pembusukan," tegasnya.
Anwar menambahkan Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpinnya akan terus memperjuangkan agenda reformasi, yang bertumpu pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Malaysia.
"Kami siap bekerja dengan politisi mana pun yang mendambakan ketertiban bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sambil menegakkan nilai-nilai politik," imbuh dia.
Anwar mengklaim dirinya memiliki dukungan mayoritas untuk mengambil alih pemerintahan. Ada spekulasi beberapa anggota parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) bersedia bekerja sama dengan Anwar.
Namun, UMNO sudah mengumumkan akan mempertahankan dukungannya untuk pemerintahan Muhyiddin Yassin. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa dewan setuju partainya tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai oposisi.
"Anggota parlemen UMNO akan terus mendukung pemerintah Perikatan Nasional (PN)," kata Zahid dalam keterangannya.
"UMNO mendesak agar prinsip kerja sama ditingkatkan, yang harus berkisar pada penghormatan dan konsensus politik," tambahnya.
Sementara itu, PM Muhyiddin tengah menghadapi seruan mundur usai raja Malaysia menolak permintaannya untuk mengumumkan pemerintahan darurat di tengah tantangan kepemimpinan Anwar.
(FJR)