ASEAN Bantu Myanmar Cari Solusi Hadapi Krisis Politik

    Marcheilla Ariesta - 17 Februari 2021 15:24 WIB
    ASEAN Bantu Myanmar Cari Solusi Hadapi Krisis Politik
    Menlu Retno Marsudi dalam menyampaikan keterangan kepada awak media secara virtual dari Brunei Darussalam pada Rabu, 17 Februari 2021. (Kemenlu RI)



    Bandar Seri Begawan: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan tukar pikiran mengenai situasi di Myanmar dengan Menlu Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun ini. Keduanya membahas solusi yang dilakukan ASEAN dalam menghadapi situasi di Myanmar saat ini.

    "Prinsip-prinsip yang kita ketahui untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan pendekatan konstruktif, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar," kata Menlu Retno dalam jumpa pers virtual dari Brunei Darussalam.




    "Ini termasuk membantu demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif," imbuhnya, Rabu, 17 Februari 2021.

    Menlu Retno mengatakan, sebagai keluarga ASEAN, menjadi kewajiban bagi setiap negara anggota untuk menghormati ASEAN Chapter. Ia menambahkan, Artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Chapter menyatakan 'Untuk memperkuat demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

    "Artikel ini lah yang dirujuk dalam pernyataan Indonesia dan ketua ASEAN dalam menanggapi situasi di Myanmar. Indonesia yakin, mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar dalam mengatasi situasi yang sulit," seru Menlu Retno.

    Baca:  Kudeta Myanmar Cederai Prinsip-Prinsip Piagam ASEAN

    Dukungan Internasional

    Ia menuturkan dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi. Ia menambahkan semua dukungan tertuang dalam pernyataan DK PBB pada 4 Februari lalu dan Resolusi Sesi Khusus ke-29, Dewan HAM PBB mengenai Implikasi HAM dalam Krisis di Myanmar yang diselenggarakan pada 12 Februari 2021.

    Selain itu, negara-negara lain juga memberikan dukungan yang sama, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, Jepang dan banyak lagi.

    "Dalam kaitan ini lah sudah menjadi kewajiban Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas apa yang dapat dilakukan ASEAN," tutur Retno.

    Kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021. Militer menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pejabat Myanmar lainnya.

    Hingga kini, rakyat Myanmar masih melakukan perlawanan atas kudeta. Dalam protes yang sudah berjalan sepekan lebih ini, tuntutan mereka tetap sama, yakni agar kekuasaan dikembalikan kepada pemerintah sipil.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id