Pemerintah Diminta Dorong Nelayan untuk Eksploitasi ZEE di Natuna Utara

    Willy Haryono - 18 September 2021 08:46 WIB
    Pemerintah Diminta Dorong Nelayan untuk Eksploitasi ZEE di Natuna Utara
    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)



    Jakarta: Sejumlah nelayan Indonesia menyampaikan bahwa sejumlah kapal perang dan penjaga pantai Tiongkok mengintimidasi mereka saat menangkap ikan di perairan Natuna. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, intimidasi ini tidak melanggar hukum mengingat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berada di laut lepas, di mana wilayah ini tidak tunduk pada kedaulatan Indonesia. 

    "Hanya saja tidak seharusnya kapal milter Tiongkok berada di laut lepas, kecuali sedang melakukan pelayaran untuk melakukan perlintasan. Ini mengingat kapal militer ditujukan untuk memprtahankan wilayah kedaulatan negara," ucap Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu, 18 September 2021.

     



    Menurut Hikmahanto, keberadaan kapal militer Tiongkok kemungkinan untuk menandingi kapal-kapal perang Indonesia yang berada di laut lepas dalam rangka penegakan hukum di ZEE dan melakukan penangkapan terhadap pelanggaran yang dilakukan nelayan-nelayan Negeri Tirai Bambu.

    Perlu dipahami, lanjut Hikmahanto, bahwa para nelayan Tiongkok dalam perspektif pemerintahan pusat di Beijing tidak melakukan illegal fishing karena merasa menangkap ikan di "traditional fishing ground" berdasarkan klaim sembilan garis putus-putus.

    "Bagi Indonesia, menghadapi intimidasi kapal Tiongkok tidak mungkin dengan mengerahkan kekuatan Angkatan Laut maupun melakukan pengusiran, karena keberadaan kapal perang tersebut berada di laut lepas," sebut Hikmahanto.

    Ia menilai kapal Tiongkok masih akan terus berlalu lalang di laut lepas dekat ZEE Indonesia. Ini mengingat Tiongkok tidak mau melepas klaim sembilan garis putus-putus yang sejak 2016 dinyatakan Pengadilan Arbitrase tidak memiliki dasar berdasarkan UNCLOS.

    "Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengerahkan kapal-kapal Bakamla untuk memunculkan rasa aman dan ketenangan bagi para nelayan Indonesia dalam menangkap ikan di ZEE," tutur Hikmahanto.

    "Pemerintah juga perlu mendorong para nelayan untuk membanjiri dan mengeksploitasi ZEE di Natuna Utara dengan memberi subsidi dan insentif," pungkasnya.

    Baca:  Kepala Bakamla Minta Nelayan Lapor Atas Gangguan Kapal Tiongkok

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id