Anwar Ibrahim Kecam Wacana Pembekuan Parlemen Malaysia

    Willy Haryono - 24 Oktober 2020 11:12 WIB
    Anwar Ibrahim Kecam Wacana Pembekuan Parlemen Malaysia
    Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. (AFP)
    Kuala Lumpur: Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik wacana pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang hendak membekukan parlemen dan memimpin melalui dekrit di tengah lonjakan kasus virus korona (covid-19). Menurut Anwar, langkah tersebut dapat berujung pada "kediktatoran dan otoritarianisme."

    Sejumlah pihak menilai wacana tersebut merupakan upaya PM Muhyiddin untuk mendapat wewenang darurat. Sebagian lainnya mengecam koalisi berkuasa Perikatan Nasional (PN) yang dinilai hendak membekukan parlemen untuk menghindari kekalahan melalui mosi tidak percaya.

    Usai bertemu jajaran menteri serta kepala kepolisian dan petinggi pertahanan pada pagi hari, media lokal melaporkan bahwa PM Muhyiddin telah bertemu Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Pahang selama dua jam.

    Dalam pernyataan saat PM Muhyiddin bertemu raja, Anwar menekankan bahwa "status darurat hanya bisa dideklarasikan jika ada ancaman terhadap keamanan nasional kita."

    "Namun saat pemerintahan itu sendiri adalah sumber ancamannya, maka status darurat hanya akan menjadi kediktatoran dan otorianisme," sambung dia, dilansir dari laman Asia One pada Sabtu, 24 Oktober 2020.

    Ia meminta PM Muhyiddin untuk mempertimbangkan kembali dan juga memikirkan konsekuensi dari rencananya tersebut.

    Sebelumnya, Anwar juga telah bertemu Raja Malaysia dalam mengklaim adanya dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Anwar menyerahkan daftar nama itu ke raja, namun menolak mengungkapkannya ke publik.

    Baca:  Anwar Ibrahim Kecam Pemeriksaan Polisi atas Daftar Pendukung PM

    Drama politik terbaru di Malaysia terjadi menjelang sidang parlemen pada 2 November mendatang. Salah satu yang akan dibahas dalam sidang adalah penentuan anggaran negara untuk tahun depan.

    Saat ini Malaysia berada di tengah gelombang ketiga covid-19, dengan lebih dari separuh total kasus covid-19 di negara tersebut muncul di bulan Oktober.

    Pemerintahan PM Muhyiddin mewacanakan pembekuan parlemen untuk menangani covid-19, namun sejumlah pengamat menilai hal tersebut hanya upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui wewenang darurat.

    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id