comscore

Kemhan Harus Lawan Eksekusi Putusan Arbitrase di Singapura

Fajar Nugraha - 20 Januari 2022 06:39 WIB
Kemhan Harus Lawan Eksekusi Putusan Arbitrase di Singapura
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Foto: Medcom.id
Jakarta: Navayo memenangkan sengketa arbitrase melawan kementerian pertahanan (Kemhan) terkait pengadaan satelit komunikasi tahun lalu. Putusan ini berkonsekuensi Kemhan diharuskan membayar hingga USD20 Juta.

Meski kalah, Kemhan harus melawan putusan tersebut dengan cara melakukan penolakan atas putusan yang hendak dieksekusi di Indonesia.

 



Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, ada tiga alasan mendasar mengapa putusan ini harus ditolak oleh pengadilan untuk dieksekusi.

Baca: Usut Korupsi Satelit di Kemhan, Kejagung Sita 2 Kantor PT Dini Nusa Kusuma.

“Pertama, Navayo bukan perusahaan penyedia Satelit Komunikasi, melainkan penyedia perangkat darat yang menghubungkan pada satelit,” ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis 20 Januari 2022.

“Banyak pihak di Indonesia memiliki persepsi yang salah terkait ini dengan mengira Navayo merupakan peusahaan penyedia satelit,” imbuhnya.

“Padahal satelit komunikasi yang dipesan oleh Kemhan berasal dari perusahaan Airbus. Hingga saat ini satelit tersebut masih belum ada,” tutur Hikmahanto.

Di mata Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu, janggal bila perangkat darat telah berada di Indonesia jauh mendahului peluncuran satelit komunikasi.

Tidak heran bila Menko Polhukam berkeras agar adanya dugaan penyimpangan berdasarkan hasil audit BPKP ditindak-lanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Penyimpangan ini sama sekali tidak terkait dengan kebijakan Kemhan melakukan pengadaan Satelit Komunikasi, apalagi kepentingan Indonesia untuk mempertahankan Slot Orbit 123.  Kebijakan tersebut hingga saat ini masih dipertahankan.

Baca: Presiden Perintahkan Kemenko Polhukam Selamatkan Slot Orbit.

Kedua, atas dasar kejanggalan diatas yang saat ini tengah disidik oleh Kejaksaan Agung, mengindikasikan putusan arbitrase di Singapura telah melanggar ketertiban umum (public policy) di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 66 huruf (c) Undang-undang Arbitrase maka putusan demikian tidak memenuhi persyaratan untuk diakui dan dilaksanakan di Indonesia.

Bahkan, sebagai alasan terakhir, aset Kemhan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang merupakan aset Negara dengan tegas dilarang untuk dilakukan penyitaan.

“Sehingga permohonan Navayo untuk melakukan eksekusi ke pengadilan atas putusan arbitrase di Singapura besar kemungkinan ditolak oleh Pengadilan,” pungkas Hikhmahanto.

(FJR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id