Kemenlu Jaring Masukan untuk Perangi Perdagangan Merkuri Ilegal

    Fajar Nugraha - 01 April 2021 11:59 WIB
    Kemenlu Jaring Masukan untuk Perangi Perdagangan Merkuri Ilegal
    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Ruddyard. Foto: Kemenlu RI



    Yogyakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) jaring masukan dan pandangan para pakar dan pemangku kepentingan terkait penanganan perdagangan merkuri illegal. Menjaring saran dilakukan melalui “Seminar Nasional Memerangi Perdagangan Merkuri Ilegal" yang diselenggarakan di Yogyakarta, 30 Maret 2021.

    Seminar menghadirkan narasumber antara lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov Jawa Timur, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bali Nexus3 dan PT ANTAM Tbk.






    Dibuka oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Ruddyard menggarisbawahi urgensi penanganan perdagangan merkuri ilegal yang tengah marak terjadi di Indonesia dan global.

    United Nations Environment program (UNEP) dalam laporannya tahun lalu, mencatat nilai perdagangan merkuri ilegal di tingkat global mencapai Rp3 triliun dengan kawasan konsentrasi tertinggi di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) dan Timur, Sub Sahara Afrika dan Amerika Selatan.

    Hal ini cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dari dunia internasional. Indonesia yang saat ini menjadi Presiden Biro dan tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Para Pihak Keempat atau The 4th Conference of Parties (COP-4) dari Konvensi Minamata berkepentingan untuk turut membantu menyelesaikan permasalahan global ini.

    "Sebagai salah satu super power di bidang lingkungan hidup global, Indonesia senantiasa memberikan kontribusi aktifnya kepada dunia internasional sesuai dengan amanat konstitusi dan arah kebijakan politik luar negerinya," ujar Dirjen Febrian dilansir dari situs Kemlu.go.id.

    Dibutuhkan akselerasi dan optimalisasi dalam hal koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penanganan permasalahan perdagangan merkuri ilegal termasuk penggunaannya oleh PESK (Penambang Emas Skala Kecil) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, diperlukan juga penguatan peraturan dan penegakan serta pengawasan terhadap praktek jual beli merkuri yang terjadi pada platform e-commerce. Disamping itu, keberhasilan penanganan perdagangan merkuri illegal dapat dijadikan referensi penyelesaian termasuk melalui insentif dan alternatif penggunaan merkuri pada PESK.

    Ke depannya, Kemenlu menegaskan akan senantiasa mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya konsolidasi nasional sebagai dasar pelaksanaan mesin diplomasi lingkungan hidup dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum-forum internasional.

    Tidak kurang dari 120 peserta dari berbagai pemangku kepentingan hadir pada kegiatan Seminar Nasional yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Untuk peserta yang hadir secara fisik, diberlakukan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk tes antigen dan 3M.


    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id