Lima Prioritas Diplomasi Indonesia di 2021

Jakarta: Pada 2021 ini, mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan lima prioritas diplomasi Indonesia.

Prioritas diplomasi Indonesia di 2021 ini dipaparkan pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada 6 Januari 2021. Penyelenggaraan PPTM ini dilakukan secara virtual mengingat ancaman pandemi virus korona.
Menlu Retno udah menghadapi tantangan politik luar negeri, diplomasi Indonesia di 2021 akan diprioritaskan pada:

Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau National Health Security.

Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI. “Dalam hal ini Perwakilan RI akan terus diperkuat infrastruktur pelindungan WNI. Ini termasuk Sistem pelindungan untuk ABK dari hulu hingga hilir akan ditingkatkan,” ucap Menlu Retno Marsudi.

Tidak lupa Kemenlu akan melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia dengan memperkuat data WNI yang akurat melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI.

Demi memperkuat perlindungan WNI, Menlu juga menambahkan bahwa Integrated Data Operating Centre akan dibangun.

Adapun prioritas Keempat bagi diplomasi Indonesia adalah terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Isu kemerdekaan Palestina dan perdamaian Afghanistan menjadi perhatian lebih bagi Menlu Retno.

Tidak hanya itu, isu Rohingya dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific turut menjadi prioritas termasuk juga dalam hal penegakan HAM.

Terakhir, prioritas Kelima bagi kemenlu adalah diplomasi bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Dua hal yang menjadi fokus adalah:

-Meningkatkan intensitas perundingan perbatasan darat
-Memperkuat upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI.

Semua prioritas ini akan dilakukan Indonesia dengan didasarkan pada prinsip utama hubungan bersahabat antar negara di dunia yang didasarkan pada Piagam PBB dan Hukum Internasional.

(FJR)