Tidak Beri Akses ke Aung San Suu Kyi, ASEAN Tak Undang Myanmar ke KTT

    Fajar Nugraha - 06 Oktober 2021 13:21 WIB
    Tidak Beri Akses ke Aung San Suu Kyi, ASEAN Tak Undang Myanmar ke KTT
    Pemimpin Militer Myanmar Min Aung Hlaing dikabarkan tidak diundang ke KTT ASEAN. Foto: AFP



    Bandar Seri Begawan: Para menteri negara anggota ASEAN sedang mendiskusikan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak para pemimpin yang akan datang. Hal ini diucapkan oleh Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.

    Junta Myanmar belum membuat kemajuan pada peta jalan perdamaian ASEAN,” ujar Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu 6 Oktober 2021.

     



    “Junta tidak secara langsung menanggapi permintaan untuk menemui dengan mantan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi, yang pemerintahnya digulingkan oleh militer pada Februari,” tegas menteri luar negeri kedua Brunei itu.

    Yusof, yang terpilih sebagai utusan blok itu pada Agustus setelah perdebatan panjang, telah menyerukan akses penuh ke semua pihak ketika dia berkunjung ke Myanmar.

    Namun seorang juru bicara junta mengatakan kepada AFP pada Kamis 30 September bahwa akan "sulit untuk mengizinkan pertemuan dengan mereka yang menghadapi persidangan".

    "Kami akan mengizinkan pertemuan dengan organisasi resmi," tambah juru bicara Zaw Min Tun, tanpa memberikan perincian lebih lanjut tentang kapan Myanmar akan memberikan izin kepada utusan itu untuk berkunjung.

    Aung San Suu Kyi, 76, saat ini diadili atas serangkaian tuduhan, dianggap melanggar pembatasan virus korona selama jajak pendapat yang dimenangkan partainya tahun lalu, mengimpor walkie talkie dan hasutan secara ilegal.

    Dia menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.

    Pengacaranya mengatakan pekan lalu bahwa peraih Nobel itu belum menerima permintaan pertemuan dari organisasi lokal dan asing.

    "Tanpa pertemuan (Suu Kyi) tidak akan ada hasil," kata analis politik Mg Mg Soe kepada AFP.

    "Mereka dapat bergerak selangkah lagi untuk melanjutkan bagaimana mereka dapat bernegosiasi hanya setelah mendengarkan dari kedua belah pihak,” tutur Soe.

    Pemimpin Junta Min Aung Hlaing telah berjanji untuk mengadakan pemilihan umum dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023. Ini memperpanjang batas waktu yang diberikan tak lama setelah kudeta.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id