Undangan AS untuk Prabowo Bagian dari Strategi Melawan Tiongkok

    Willy Haryono - 10 Oktober 2020 11:02 WIB
    Undangan AS untuk Prabowo Bagian dari Strategi Melawan Tiongkok
    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
    Jakarta: Undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper kepada Menhan Prabowo Subianto ke Negeri Paman Sam perlu dilihat sebagai strategi negara tersebut dalam menghadapi Tiongkok. Demikian disampaikan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam merespons kabar Prabowo telah mendapat visa AS setelah selama ini selalu ditolak.

    Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS, disebutkan bahwa Tiongkok berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

    "AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap Tiongkok akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," ucap Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

    "Indonesia diprediksi oleh AS akan jatuh ke tangan Tiongkok karena ketergantungan ekonomi. Indonesia juga dianggap mudah dikendalikan oleh Tiongkok," sambungnya.

    Hikmahanto mengatakan, Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun Tiongkok. Oleh karenanya, Menhan AS mengundang Prabowo untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.

    Tapi di balik kerja sama itu, sambung Hikmahanto, AS ingin agar Indonesia tidak jatuh ke dalam perangkap Tiongkok.

    AS juga dinilai ingin memberi pesan kepada Tiongkok bahwa Indonesia berpihak kepada AS, termasuk dalam isu ketegangan Washington dan Beijing di Laut China Selatan.

    "Dalam konteks ini, Menhan Indonesia harus tetap berangkat ke AS untuk menghadiri undangan Menhan AS. Keberangkatannya untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan negara manapun," tutur Hikmahanto, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal A. Yani.

    "Namun demikian, keberangkatan Menhan harus mendapat jaminan dari pemerintah AS agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu," pungkasnya.

    (WIL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id