Sepanjang 2020, 54 Ribu Kasus Melibatkan WNI Ditangani Kemenlu

    Fajar Nugraha - 06 Januari 2021 17:57 WIB
    Sepanjang 2020, 54 Ribu Kasus Melibatkan WNI Ditangani Kemenlu
    Menlu Retno Marsudi menjelaskan paparan mengenai perlindungan WNI di PPTM 2021, 6 Januari 2021. Foto: Kemenlu/YouTube.
    Jakarta: Sepanjang 2020, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menangani 54.000 kasus yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2021.

    “Untuk pelindungan WNI selama tahun 2020, lebih dari 54.000 kasus telah ditangani. Angka ini meningkat lebih dari 100 persen dari 2019,” ujar Menlu Retno dalam paparannya secara virtual, Rabu 6 Januari 2021.

    “Hingga saat ini lebih dari 172.000 WNI telah direpatriasi. Lebih dari setengah juta sembako telah diberikan,” imbuh menlu.

    Menghadapi pandemi covid-19 yang merebak di seluruh dunia, infeksi yang dialami WNI di luar negeri tidak bisa dihindari. Menlu mencatat, lebih dari 2.400 WNI yang terpapar di luar negeri.

    Sementara kasus hukum juga menjadi perhatian dari kerja perlindungan WNI di luar negeri. “Hingga saat ini 17 WNI telah dibebaskan dari hukuman mati. Empat sandera telah dibebaskan  dan Rp103,8 miliar hak finansial WNI/PMI telah diperjuangkan,” jelas Menlu perempuan pertama Indonesia itu.

    Menlu Retno juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI melebihi statistik. Sedangkan upaya pelindungan dilakukan sampai norm setting di tingkat global.

    Salah satu yang diupayakan adalah perlindungan terhadap anak buah kapal di masa pandemi. Atas inisiatif Indonesia, dan didukung 71 negara anggota PBB, pada 1 Desember 2020, Sidang Majelis Umum (SMU) PBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi mengenai anak buah kapal atau seafarers di masa pandemi.

    Resolusi itu merupakan terobosan penting mengingat isu pelaut menjadi perhatian semua pihak khususnya ditengah masa pandemi covid-19. 

    Resolusi ini antara lain meminta negara-negara untuk menetapkan pelaut sebagai ‘key workers’ atau pekerja sektor penting. Negara juga harus melaksanakan ketentuan tentang keselamatan pelaut termasuk pergantian awak kapal, dan mendorong kerja sama semua pihak untuk memfasilitasi perjalanan, repatriasi serta akses layanan kesehatan bagi pelaut. 

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id