TKI di Malaysia Dianiaya dan Dipaksa Bekerja Selama 3 Tahun Tak Dibayar

    Fajar Nugraha - 28 September 2021 14:37 WIB
    TKI di Malaysia Dianiaya dan Dipaksa Bekerja Selama 3 Tahun Tak Dibayar
    Lokasi tempat TKI yang diselamatkan dari majikan di Ayer Tawar, Perak, Malaysia. Foto: JTK/World of Buzz



    Perak: Seorang asisten rumah tangga (ART) asal Indonesia diselamatkan setelah diketahui dianiaya dan dipaksa bekerja tanpa dibayar selama tiga tahun di Perak, Malaysia. Korban juga diyakini menjadi objek pelecehan.

    Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu dipaksa bekerja oleh majikannya dan dia berhasil diselamatkan dalam sebuah operasi oleh pihak berwenang di Ayer Tawar, Perak pada Kamis 23 September 2021.

     



    Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia mengatakan bahwa selain menerima berbagai bentuk pelecehan, majikan wanita itu juga dilaporkan tidak membayar gaji TKI itu selama tiga tahun dengan total sekitar 25.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp85,2 juta. Gaji itu tidak dibayar selama korban bekerja antara 2018 hingga 2021.

    “Majikan/tersangka juga mengeksploitasi korban dengan mengancamnya karena dia bukan pekerja berdokumen dan seringkali memarahinya jika dia ingin kembali ke negaranya,” sebut pernyataan Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, dikutip dari World of Buzz, Selasa 28 September 2021.

    Mereka menjelaskan, penyelamatan wanita tersebut merupakan bagian dari operasi penyelamatan terpadu oleh Departemen Tenaga Kerja (JTK), Satgas MAPO dan kepolisian. Ini dilakukan menyusul adanya pengaduan dan informasi dari KBRI Kuala Lumpur pada Senin 20 September.

    “Korban dianiaya secara fisik, yaitu ditendang di wajah saat meminta sisa gajinya,” ujar pernyataan Kementerian.

    Dilaporkan bahwa perempuan tersebut masuk ke Malaysia secara legal dengan izin kerja sebagai pembantu pada Juni 2003 melalui agen yang dikenalnya. Setelah dia mendapatkan pekerjaan, sejumlah 350 Ringgit Malaysia atau Rp1,1 juta per bulan dipotong dari gaji korban selama empat bulan sebagai pembayaran kepada agen.

    “Korban tidak mengetahui hal ini karena menyerahkan semuanya kepada agen dan tidak ada kontrak tertulis mengenai proses kerja. Termasuk pembayaran kepada agen,” bunyi pernyataan tersebut.

    Disebutkan juga bahwa izin kerja resmi perempuan itu berakhir pada Juni 2020. Oleh karena itu, ia diklasifikasikan sebagai kerja paksa karena bekerja tanpa bayaran, ditolak kembali ke negara asalnya, dan dianiaya.

    Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia menegaskan, indikator juga menunjukkan bahwa majikan telah melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.

    Kementerian menambahkan bahwa korban, yang masih trauma, ditempatkan di Shelter Zona Pusat di Damansara setelah dia diberikan Interim Protection Order (IPO) oleh Pengadilan Sri Manjung pada hari yang sama dia diselamatkan.

    IPO akan berlangsung selama 21 hari hingga 13 Oktober untuk melengkapi berkas penyidikan berdasarkan UU ATIPSOM 2007 yang dilakukan oleh JTK, dan berkas penyidikan akan diserahkan kepada wakil jaksa penuntut umum untuk diperiksa dan diputuskan.

    “(Operasi) ini dengan jelas menunjukkan bahwa negara tidak akan pernah berkompromi dalam masalah kerja paksa terlepas dari kebangsaan pekerja yang terlibat,” imbuh pihak Kementerian Sumber Daya Manusia Malasyia.

    “Meskipun tidak ada penangkapan yang dilaporkan oleh kementerian, kami berharap pelaku akan segera diadili,” pungkasnya.

    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id