Kemenlu

    Demokrasi Tetap Relevan di Tengah Pandemi Covid-19

    Willy Haryono - 04 Desember 2020 11:56 WIB
    Demokrasi Tetap Relevan di Tengah Pandemi Covid-19
    Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Foto: Dok.Kemenlu RI
    Jakarta: Pandemi virus korona (covid-19) berdampak serius terhadap semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus yang pertama kali muncul di Tiongkok pada akhir 2019 ini telah memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat global, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi.

    Sebagai salah satu negara terdampak pandemi covid-19, Indonesia tetap memandang demokrasi sebagai nilai dan sistem terbaik dalam menangani masalah tersebut. Demokrasi diyakini mampu membawa Indonesia melewati berbagai tantangan, tak terkecuali pandemi covid-19.

    "Sistem demokrasi tetap yang paling tepat dalam menghadapi pandemi saat ini," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam wawancara eksklusif bersama Media Group pada Selasa, 1 Desember 2020.

    "Kita memiliki keyakinan apa yang kita anut dan perjuangkan sejak lama itu harus diperkuat. Tidak hanya dipertahankan, karena tetap relevan (dalam menghadapi pandemi)," lanjutnya.

    Lantas, seperti apa relevansi demokrasi dengan pandemi covid-19, yang merupakan tema utama dalam acara Bali Democracy Forum ke-13 tahun ini?

    Salah satu relevansi itu dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan secara demokratis. Mahendra mengatakan, proses pengambilan keputusan di negara-negara demokratis seperti Indonesia akan cenderung lebih lambat dibanding negara yang tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi.

    Meski begitu, Mahendra berpendapat pengambilan keputusan tetap harus dilakukan secara demokratis, walau Indonesia sedang menghadapi situasi pandemi.

    "Di negara lain, mungkin Perppu tidak perlu melalui DPR dan bisa langsung diputuskan. Namun saat Perppu itu dijalankan, bisa jadi justru berdampak buruk," ucap Mahendra, merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

    "Dari kacamata Kemenlu, justru dalam kedaruratan tetap perlu ada mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis. Ini dikarenakan berbagai risiko dapat ditekan melalui sistem demokratis," sambungnya.

    Satu catatan penting lainnya, lanjut mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu, adalah bahwa nilai-nilai demokrasi juga tetap memerhatikan kedaruratan situasi. Mekanisme Perppu di Indonesia disebut Mahendra sudah dibuat sejak awal, demi mengantisipasi hal-hal darurat dan tak terduga.



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id