Mantan PM Malaysia Utang Pajak Hingga Rp5,8 Triliun

    Fajar Nugraha - 22 Juli 2020 17:10 WIB
    Mantan PM Malaysia Utang Pajak Hingga Rp5,8 Triliun
    Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tunggak tagihan pajak hingga Rp5,8 triliun. Foto: AFP
    Kuala Lumpur: Pengadilan Malaysia memerintahkan mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk membayar pajak yang belum dibayar selama tujuh tahun. Jumlahnya diketahui disekitar 1,69 miliar ringgit atau sekitar Rp5,8 triliun.

    “Tagihan dalam bentuk pajak itu selama tujuh tahun ketika Najib masih menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia,” menurut laporan oleh surat kabar Bernama, Rabu 21 Juli 2020.

    Dikalahkan dalam pemilihan umum 2018 di tengah kemarahan yang meluas atas dugaan korupsi yang merajalela di pemerintahannya, Najib menghadapi banyak tuduhan korupsi. Dia juga dituduh melakuan penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan miliaran dolar yang menurut penuntut Malaysia disedot dari dana lembanga negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    Investigasi Departemen Kehakiman AS yang terpisah untuk melacak aset yang dibeli dengan dana yang diduga dicuri dari 1MDB adalah kasus terbesar yang dilakukan oleh departemen tersebut di bawah program kleptokrasi. Najib telah membantah semua kesalahan.

    “Mantan perdana menteri tidak dibebaskan dari membayar pajak dan bahwa Najib harus membayar ‘utangnya’ kepada pemerintah,” tegas hakim Pengadilan Tinggi Ahmad Bache.

    Otoritas pajak mengajukan gugatan Juni lalu untuk memulihkan pajak yang belum dibayar yang diakumulasikan oleh Najib antara 2011 dan 2017, ditambah penalti dan bunga.

    Najib menjabat sebagai perdana menteri dari 2009 hingga 2018. Ia mendirikan 1MDB, di mana sekitar asetnya yang mencapai USD4,5 miliar dicuri, menurut otoritas AS dan Malaysia.

    Pengadilan terpisah akan memberikan putusannya dalam kasus terhadap Najib pada 28 Juli. Ini adalah persidangan pertama dari beberapa pengadilan yang dia hadapi terkait dengan skandal 1MDB.

    Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang menjadi kendaraan politik Najib, tiba-tiba kembali berkuasa dalam koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hampir lima bulan lalu. Meskipun Najib tidak lagi memimpin partai, tampak dia masih memiliki pengaruh.

    Baca: Ketua Parlemen Malaysia Bantah Tunda Persidangan Najib Razak.

    Salah satu contoh, Ketua Parlemen Malaysia Azhar Azizan Harun dituduh memerintahkan hakim untuk menunda persidangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) terhadap Najib. Pasalnya, Najib bisa memberikan pidato di parlemen. Padahal, slot pidato untuk Najib dapat ditunda atau dilakukan pekan depan.

    Menjawab pertanyaan Anggota Parlemen Tanjung Malim, Chang Lih Kang, Anzar mengatakan ia hanya menulis surat kepada hakim untuk 'meminta' penundaan. Menurutnya, dia tidak mengeluarkan perintah agar hakim menunda persidangan.

    (FJR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id