comscore

Hikmahanto: Alasan Pengibaran Bendera LGBT di Kedubes Inggris 'Absurd'

Willy Haryono - 21 Mei 2022 15:17 WIB
Hikmahanto: Alasan Pengibaran Bendera LGBT di Kedubes Inggris Absurd
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)
Jakarta: Bendera pelangi yang merupakan simbol dari lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) telah berkibar di halaman gedung Kedutaan Besar Inggris di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Pengibaran ini dilakukan Kedubes Inggris dalam rangka memperingati Hari Internasional terhadap Homophobia, Biphobia, dan Transphobia (IDAHOBIT). 

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, langkah kedubes Inggris tersebut tidak salah secara hukum, namun bermasalah dari sisi etika.
"Secara hukum internasional, berdasarkan Kovensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1969 apa yang terjadi di area kedubes suatu negara tidak dapat dipermasalahkan atau diganggu gugat (inviolable) oleh negara penerima karena adanya kekebalan (immunity)," ucap Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu, 21 Mei 2022.

"Namun demikian menurut saya, Kedubes suatu negara harus menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di negara penerima sehingga tidak memunculkan masalah," lanjutnya.

Isu LGBT belum bisa diterima secara terbuka, dan secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama. Oleh karenanya, ucap Hikmahanto, Kedubes Inggris sudah sewajarnya menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di Indonesia dan tidak secara terbuka mempromosikan LGBT dalam bentuk pengibaran bendera LGBT.

"Terlebih lagi alasan yang digunakan oleh Kedubes Inggris yang bermaksud ingin mendengar suara yang beragam terkait isu LGBT, termasuk ingin memahami konteks lokal adalah suatu hal yang absurd," ungkap Hikmahanto.

Baca:  Kedubes Inggris di Jakarta Kibarkan Bendera LGBT

Menurut Hikmahanto, pengibaran bendera LGBT seperti itu justri dipersepsikan sebagian besar publik Indonesia sebagai suatu tindakan provokatif. Provokatif karena Kedubes Inggris tahu bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini berupaya mengkriminalkan kegiatan LGBT dalam RUU KUHP.

Ia menyebut apa yang dilakukan oleh Kedubes Inggris tentu tidak sesuai dengan fungsi Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik

"Pengibaran bendera LGBT Kedubes Inggris tidak sensitif dan berempati pada pemerintah Indonesia karena publik Indonesia akan menimpakan kemarahannya kepada pemerintah atas tindakan pengibaran bendera," sebut Hikmahanto.

"Sebagai tamu, tidak seharusnya Kedubes Inggris menambah beban yang harus dipikul pemerintah Indonesia," pungkasnya.

(WIL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id