12 Pemimpin Protes Thailand Dimintai Keterangan Terkait Penghinaan Raja

Bangkok: Sebanyak 12 pemimpin protes antiPemerintah Thailand telah dipanggil oleh polisi untuk menjawab tuduhan pencemaran nama baik kerajaan. Hukum lese majeste itu untuk pertama kali digunakan dalam hampir tiga tahun, saat Bangkok bersiap untuk unjuk rasa besar lainnya.
 
Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pekan lalu memberi lampu hijau bagi pihak berwenang untuk menjatuhkan dakwaan lese majeste, yang melarang kritik apa pun dari keluarga kerajaan, terhadap para demonstran yang sekarang bisa menghadapi hingga 15 tahun penjara.

Thailand selama berbulan-bulan diguncang oleh protes yang dipimpin pemuda yang menuntut Konstitusi baru, reformasi monarki yang tak tersentuh, dan agar Prayut mengundurkan diri. Raja Maha Vajiralongkorn menjadi incaran protes ini.
Ketegangan di ibu kota Thailand meningkat dan petugas akhirnya mengerahkan meriam air dan gas air mata pada rapat umum di luar parlemen pekan lalu. Akibatnya 55 orang terluka dan enam orang ditembak dalam bentrok dengan para royalis. Sumber tembakan sedang diselidiki.

Coretan antikerajaan juga dipulas di sekitar markas polisi di pusat kota Bangkok, dan para demonstran melemparkan cat ke kompleks tersebut.

Protes utama

Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand mengatakan, 12 pemimpin protes telah menerima panggilan. Diantara yang dipanggil adalah pengacara hak asasi manusia Anon Nampa, Panupong Mike’ Jaadnok dan pemimpin mahasiswa terkemuka Panusaya ‘Rung’ Sithijirawattanakul dan Parit ‘Penguin’ Chiwarak.

"Saya tidak takut sedikit pun dan saya yakin bahwa dengan dikirimi 112 panggilan. Itu akan membawa lebih banyak orang ke demonstrasi (Rabu),” kata Parit kepada AFP, Rabu 25 November 2020.

"Apakah ini berarti monarki telah mengumumkan perang habis-habisan dengan rakyat, benar?,” tanyanya.

Para pengunjuk rasa pekan lalu mengumumkan bahwa mereka akan melakukan unjuk rasa di luar markas besar Biro Properti Mahkota pada Rabu. Tapi dalam semalam mereka memberi tanda bahwa mereka akan mengalihkan protes ke kantor utama Siam Commercial Bank -,di mana raja adalah pemegang saham utama,- untuk menghindari potensi bentrokan dengan reli ultra royalis saingan.

Segera setelah berkuasa setelah kematian ayahnya pada 2016, raja baru mengambil kendali Biro Properti Mahkota, yang memiliki aset di bank, perusahaan, dan real estat utama.

Dewan biro tersebut sebelumnya dipimpin oleh menteri keuangan dalam pengaturan yang memberikan pengawasan publik kepada kepercayaan yang diperkirakan beberapa ahli bernilai USD 30 miliar hingga USD 60 miliar. Aset penuh dimiliki secara pribadi dan tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat.

(FJR)