Indonesia Prakarsai Resolusi PBB untuk Tahun Ekonomi Kreatif

    Fajar Nugraha - 15 November 2019 09:46 WIB
    Indonesia Prakarsai Resolusi PBB untuk Tahun Ekonomi Kreatif
    Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani. Foto: Dok.Kemenlu RI
    New York: Indonesia prakarsai resolusi atau keputusan PBB mengenai ekonomi kreatif pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Resolusi ini yang disahkan secara konsensus pada 14 November 2019 di New York.

    Resolusi “International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021”, menekankan peran krusial sektor ekonomi kreatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

    “Indonesia telah lakukan berbagai langkah untuk mengarusutamakan ekonomi kreatif di PBB mengingat sumbangannya pada pembangunan berkelanjutan di banyak negara,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, dalam keterangan Kemenlu RI, yang dikutip Medcom.id, Jumat, 15 November 2019.

    “Untuk pertama kalinya Indonesia memprakarsai keputusan di PBB, berupa resolusi ekonomi kreatif, yang belum pernah dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya. Uni Eropa dan sejumlah besar delegasi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Indonesia,” imbuh Dubes Triansyah Djani.

    Resolusi Indonesia yang disponsori oleh 81 negara mendorong investasi di bidang produksi dan perdagangan di sektor kreatif serta mendukung peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, generasi muda, dan komunitas lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif.

    Ekonomi kreatif merupakan sektor yang resilient dan terus tumbuh di tengah krisis ekonomi. Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2018, sektor tersebut tumbuh lebih dari dua kali lipat pada periode 2002-2015, dari USD208 miliar menjadi USD509 miliar, dengan pertumbuhan rata-rata tujuh persen pada periode yang sama.

    Ekonomi kreatif sendiri dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada target pendidikan berkualitas, gender, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak, penurunan kesenjangan, perkotaan dan pemukiman, serta pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

    Resolusi ekonomi kreatif yang disepakati di Komite 2 SMU PBB tersebut merupakan tindak lanjut dari World Conference on Creative Economy yang digagas Kementerian Luar Negeri dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bali, November 2018.

    Komite 2 merupakan komite khusus di PBB yang menangani bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan lingkungan hidup. Indonesia yang diwakili oleh Dubes Djani pernah menjadi Ketua Komite 2 pada 2016-2017. Saat ini Komite 2 diketuai oleh Dubes Senegal.



    (FJR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id