Rencana Perdamaian Palestina-Israel akan Dibawa ke DK PBB

    Willy Haryono - 04 Februari 2020 06:41 WIB
    Rencana Perdamaian Palestina-Israel akan Dibawa ke DK PBB
    Sebuah sesi di markas DK PBB di New York, AS, 9 Januari 2020. (Foto: AFP/UNITED NATIONS/MARK GARTEN)
    Washington: Amerika Serikat meminta pertemuan tertutup di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memaparkan rencana perdamaian Palestina-Israel yang telah disusun pemerintahan Presiden Donald Trump. Jared Kushner, menantu Trump, dijadwalkan menjelaskan detail rencana tersebut pada Kamis mendatang.

    Kushner, tokoh kunci dalam penyusunan rencana tersebut, akan bertatap muka dengan 14 anggota DK PBB pada Kamis 6 Januari. Dikutip dari AFP, Senin 3 Februari 2020, informasi mengenai pertemuan disampaikan Duta Besar Belgia Marc Pecsteen de Buytswerve, yang saat ini memegang keketuaan DK PBB.

    Ia berharap dapat menerima permintaan resmi dari Palestina untuk pertemuan serupa terkait rencana perdamaian versi Trump. Pertemuan dimungkinan terjadi pada 11 Februari mendatang, saat Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi PBB.

    Palestina, yang mengecam keras rencana perdamaian Trump, telah mengindikasikan bahwa mereka hendak menyerahkan kerangka resolusi PBB melalui Tunisia -- anggota tidak tetap DK PBB.

    Isi dari kerangka resolusi tersebut belum diketahui, namun AS kemungkinan besar akan menolaknya. Jika kerangka resolusi itu mendapat dukungan dari minimal 9 anggota DK PBB, AS mungkin akan menggunakan hak veto untuk membatalkannya.

    Pada akhir 2017, resolusi terkait Palestina yang mengecam pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah menerima 14 dukungan di DK PBB. Namun AS dengan mudah menghancurkannya dengan hak veto.

    Trump mengumumkan rencana perdamaian Palestina-Israel pekan lalu di Washington. Saat pengumuman, tidak ada satu pun perwakilan Palestina yang datang.

    Selain oleh Palestina, rencana perdamaian itu juga telah dikecam keras Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam.

    Dalam rencana perdamaian versi Trump, AS mendukung Yerusalem sebagai "ibu kota seutuhnya" Israel. Padahal, Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka di masa mendatang.
     
    Tidak hanya itu, rencana perdamaian Timur Tengah ala Trump juga membiarkan Israel menganeksasi sejumlah permukiman di Tepi Barat yang merupakan milik Palestina.
     
    Rencana Trump memaparkan sebuah visi mengenai status negara berdaulat Palestina di masa mendatang. Disebutkan bahwa Palestina nantinya bisa menjadi sebuah negara jika bisa memenuhi sejumlah syarat.
     
    Salah satu syaratnya adalah Palestina tidak boleh memiliki kekuatan militer, atau istilah lainnya demiliterisasi.

    Mengenai Yerusalem, Trump mengatakan Israel sebaiknya tetap menguasai kota tersebut sebagai "ibu kota seutuhnya." Di waktu bersamaan, Trump menyebut masyarakat Palestina dapat mendeklarasikan ibu kota di dalam Yerusalem Timur yang diduduki Israel.



    (WIL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id