Lagu Diputar di Supermarket dan Hotel, Musisi Wajib Dapat Royalti

    Sunnaholomi Halakrispen - 05 April 2021 20:55 WIB
    Lagu Diputar di Supermarket dan Hotel, Musisi Wajib Dapat Royalti
    Musisi seperti Padi Reborn wajib dapat royalti jika lagunya diputar di supermarket atau hotel (Foto: medcom)



    Jakarta: Sejumlah tempat ramai pengunjung kerap kali memutar beragam alunan lagu, termasuk Supermarket dan hotel. Kini, tempat tersebut harus membayar royalti musik yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021.

    Peraturan tersebut telah disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 30 Maret 2021. Setelah pengesahan peraturan itu, pemerintah juga resmi membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), untuk membantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai hak cipta musik.






    LMKN beranggotakan pencipta dan pemilik hak terkait. Tugasnya, untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Juga melindungi pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik.

    "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN," tulis pasal 3 ayat 1 dalam PP No. 56 Tahun 2021.
     
    Ketentuan terkait besaran royalti yang harus dibayarkan pihak layanan publik yang bersifat komersil itu ditetapkan oleh LMKN. Kemudian, disahkan oleh menteri terkait.

    Pada PP yang telah disahkan Jokowi itu, disebutkan juga sejumlah tempat yang harus membayar royalti ketika memutar lagu. Berikut ini daftarnya.

    a. seminar dan konferensi komersial;
    b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
    c. konser musik;
    d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
    e. pameran dan bazar
    f. bioskop;
    g. nada tunggu telepon;
    h. bank dan kantor;
    i. pertokoan;
    j. pusat rekreasi;
    k. lembaga penyiaran televisi;
    l. lembaga penyiaran radio;
    m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
    n. usaha karaoke.

    "Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri," tulis Pasal 3 ayat 3 dalam PP tersebut.

    (ELG)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id