Joko Anwar: KPI Sudah Represif dan Otoriter

    Cecylia Rura - 22 September 2019 19:45 WIB
    Joko Anwar: KPI Sudah Represif dan Otoriter
    Joko Anwar di Jakarta Pusat, Sabtu, 21 September 2019. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)
    Jakarta: Penulis sekaligus sutradara Joko Anwar mutlak tak sepakat atas sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melakukan sanksi berupa surat teguran terhadap sejumlah program televisi dan radio, dua di antaranya promo film Gundala di TV One dan program anak Spongebob di GTV.

    Joko Anwar menilai tayangan anak Spongebob yang dinilai melanggar norma kesopanan oleh KPI, tak layak dipercaya untuk menilai apapun. Dia menegaskan, KPI sudah menjadi lembaga otoriter yang memaksakan persepsi ke rakyat. Joko Anwar menyematkan tagar #BubarkanKPI dalam media sosial.

    "Lembaga seperti KPI ini adalah lembaga otoriter yang memaksakan persepsi ke rakyat. Bagi mereka liat sesuatu yang bagi orang normal innocent bisa jadi bikin nafsu, enggak sopan, atau kasar. Bahkan kita merasakan sesuatu saja mereka yang tentukan," tulis Joko Anwar melalui Twitter, Jumat, 20 September 2019.

    Sebelumnya, Joko Anwar mengunggah tangkapan layar tanggapan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo setelah dikritik Joko Anwar. Dalam tangkapan layar itu, Joko diminta untuk meresapi sanksi yang dikeluarkan KPI.

    "Bentar saya cerna dulu. Udah. #BubarkanKPI," tulis Joko Anwar.

    Saat ditemui wartawan di Jakarta Pusat, Joko Anwar menegaskan tindakan KPI sudah sangat menekan rakyat dan mengatur 'selera rakyat' yang menjadi ranah personal. Dia menjelaskan, sebagai rakyat suatu negara, perlu menjunjung hak-hak sebagai warga negara.

    "Kita Indonesia harus menjadi masyarakat madani, artinya masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri. Termasuk bagaimana kita harus merasa, bagaimana kita memiliki persepsi tentang hidup di antaranya termasuk bagaimana kita memiliki persepsi tentang tontonan dan apa yang kita konsumsi sehari-hari dalam hal baik entertainment, informasi, dan sebagainya," kata Joko Anwar di Jakarta Pusat, Sabtu, 21 September 2019.

    Joko Anwar menjelaskan, lembaga pemerintah yang menentukan ranah personal seperti selera, rasa, dan tontonan pertanda rakyat sudah mengalami represi.

    "Jadi KPI ini sudah represif dan sudah otoriter. Lembaga ini jangan sampai membuat kita sebagai warga negara terkerdilkan karena kita dikasih tahu tidak boleh ini dan itu, harus berpikir ini dan itu, harus berpikir seperti ini, ini (misal) porno enggak sopan. Kita dewasa kok," jelas Joko.

    Joko Anwar mantap dengan sikapnya agar KPI sebaiknya dibubarkan.

    "Menjadi sebuah lembaga tidak ada gunanya, ngapain buang-buang duit negara, bubarin aja," kata Joko Anwar.


     



    (ELG)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id