Bekraf Bentuk Komisi Khusus untuk Permudah Izin Produksi Film

    Cecylia Rura - 20 September 2019 19:53 WIB
    Bekraf Bentuk Komisi Khusus untuk Permudah Izin Produksi Film
    Endah Wahyu Sulistianti, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah BEKraf di Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2019. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)
    Jakarta: Perkembangan industri film Indonesia kini kian pesat. Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) dan Badan Perfilman Indonesia (BPI) bekerjasama membentuk Komisi Film Daerah (KFD) sebagai solusi terpadu satu pintu untuk perizinan lokasi dan produksi film bagi sineas nasional maupun internasional dalam produksi film.

    KFD membantu birokrasi dan menyalurkan kreativitas dari daerah maupun luar negeri untuk bekerja sama memproduksi sebuah film. Fasilitasi itu berdasarkan kebijakan daerah masing-masing.

    "Ada insentif, akomodasi, kemudahan izin satu pintu. Kadang izin paling susah. Mau syuting di sini harus izin sama preman di sini, syuting di sini izin instansi ini. Dengan adanya Komisi Film Daerah izinnya lewat pemda, satu pintu mereka yang urusin, membantu," kata Endah Wahyu Sulistianti, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah BEKraf ditemui Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2019.

    Saat ini sudah ada kurang lebih 15 daerah siap dan tertarik dengan program Komisi Film Daerah yang sadar film dapat berdampak baik untuk industri ekonomi kreatif daerah. Lima di antaranya Bandung, Siak, Yogyakarta, Banyuwangi, dan Bojonegoro. Kebijakan fasilitasi ini berdasarkan otonomi daerah masing-masing yang memiliki hak prerogatif.

    "Ada yang di bawah kedinasan, kalau di Bandung dalam bentuk yayasan ada MoU dengan pemda tapi didampingi mereka, karena peraturan daerah beda-beda. Jadi memang sangat fleksibel mereka mau bentuknya seperti apa," terang Endah.

    Komisi Film Daerah sebagai narahubung menampung apa saja kebutuhan sineas. Fasilitasi ini bukan berupa dana, tapi pertama-tama adalah akses dan izin dari pemda, kemudian bisa berupa transportasi dan akomodasi.

    Selain mempermudah birokrasi sineas, Komisi Film Daerah memaparkan ekosistem ini sekaligus meningkatkan nilai pariwisata daerah Indonesia, contohnya film Laskar Pelangi yang mengangkat daerah Bangka Belitung.

    "Mereka launching website dalam bahasa Inggris. Nanti oleh KBRI disebarkan menjadi satu pintu untuk informasi kalau mau syuting di Indonesia itu seperti apa," terang Endah.

    Dibentuknya Komisi Film Daerah sekaligus langkah awal pemerintah memberi jalan bagi sineas daerah untuk memproduksi film dan bekerja sama dengan pihak luar.

    "Benchmark kita Perancis, mereka memang punya komisi film nasional tapi mereka memfasilitasi region, kabupaten, kota, provinsi, itu dikumpulkan dalam satu bentuk forum. Apa yang kita coba inisiasi sekarang daerahnya dulu diberdayakan," papar Endah.


     



    (ELG)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id