Rumitnya Syarat Pulang Haji Masa Silam

    Sobih AW Adnan - 26 Agustus 2019 17:40 WIB
    Rumitnya Syarat Pulang Haji Masa Silam
    ILUSTRASI: Dinas imigrasi Hindia-Belanda memeriksa surat-surat calon jemaah haji Indonesia sebelum mereka bertolak ke Tanah Suci, Tanjung Priuk, 1938/National Archief/Onbekend
    Jakarta: Kian banyaknya jumlah jemaah haji asal Indonesia membuat Pemerintah Kolonial Belanda makin geram. Langkah singkat pun dilakukan, di antaranya memberlakukan pengawasan yang superketat, sekaligus menambahkan biaya izin pulang sehingga beban calon haji tambah membengkak.
     
    Siasat Belanda untuk menekan jumlah jemaah haji pertama kali kentara melalui penerbitan Resolusi 1825. Dalam Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama (2008), A. Chunaini Saleh menceritakan, melalui sebuah instruksi rahasia, Belanda menetapkan kewajiban bagi calon haji untuk membayar 110 gulden sebagai ongkos pembuatan pas jalan. 

    "Dalam instruksi itu juga dianjurkan kepada para Residen supaya semangat naik haji bisa diawasi dan dikurangi. Para calon haji yang tidak membeli pas jalan akan dikenakan denda 1.000 gulden," tulis Chunaini.
     
    Besarnya denda yang diberlakukan, tentu sangat memberatkan jemaah haji yang tak sabar pulang. Sebagai dampaknya, banyak dari mereka yang telah lebih dari sebulan menetap di Makkah itu kembali ke Tanah Air hanya dengan modal nekat untuk menghindari beban biaya pembuatan pas-jalan.

    Baca: Mengenang Haji Jalur Laut
     
    "Peraturan itu kemudian diubah sedikit pada 1831. Denda dikurangi menjadi dua kali harga pas jalan, yaitu 220 gulden," tulis dia.

    Khusus pribumi
     
    Meskipun sejak 1825 Pemerintah Hindia Belanda mewajibkan jemaah haji menggunakan pas jalan, tetapi banyak di antara mereka yang berangkat tanpa proses perizinan tersebut. Sampai akhir abad 19, Pemerintah tidak menerbitkan pas jalan pulang bagi mereka yang keberangkatannya tidak melengkapi diri dengan dokumen izin perjalanan haji.
     
    "Dalam laporannya pada 1882, konsul menulis bahwa banyak jemaah haji dari Aceh datang tanpa pas. Ia (Pemerintah Hindia Belanda) tidak menawarkan pas baru kepada mereka. Pada 1899, masih ada 198 jemaah haji yang datang ke konsulat meminta pas jalan ke Hindia Belanda dengan alasan pas jalan mereka hilang," tulis M. Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji di Indonesia (2007).
     

    Atas sikap jemaah haji bumiputra, Pemerintah Belanda memasukkan mereka yang berangkat ke Hijaz tanpa pas sebagai clandestien alias pejalan gelap.

     
    Peraturan kepemilikan pas jalan hanya diberlakukan bagi orang-orang bumiputra dan bangsa-bangsa asing Timur.

    Menurut Hukum Sipil 1848 yang berlaku hingga 1920, diwajibkan untuk membawa pas-jalan jika bepergian dari satu onderdistrik ke onderdistrik lainnya. Termasuk ketika hendak melaksanakan ibadah haji.
     
    "Peraturan ini ialah Passenstelsel yang terkenal dengan ancaman denda 25 sampai 50 gulden atau masuk penjara delapan hari bagi yang melanggar. Bahkan sebelum perkaranya diperiksa politie-rol (pengadilan), yang bersangkutan akan terlebih dulu ditangkap, dibelenggu, digiring, dan ditahan," tulis peraih Weirtheim Award, Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2003).

    Makin dipersulit
     
    Akan tetapi, membawa surat jalan saja ternyata tidak dianggap cukup. Pemerintah Kolonial Belanda juga mewajibkan jemaah haji melapor diri di setiap onderdistrik yang disinggahi dengan memberikan tanda cap.
     
    Baca: Derita Karantina Haji Masa Silam

    "Barang siapa yang melanggar diancam hukuman denda 10 gulden atau penjara tiga hari. Ini sesuai dengan pengumuman gubernur jenderal 6 Desember 1816, Staatsblad 1816 No. 25, UU 12 Februari 1850, Staatsblad 1850 No. 6; pengumuman 21 Juli 1863, Staatsblad 1863 No 83; UU 12 April 1887. Staatsblad 1887 No. 74 dan seterusnya," tulis Benny dalam buku yang sama.
     
    Dua puluh tahun kemudian, barulah muncul perkembangan baru. Peraturan tentang kewajiban memiliki pas jalan ternyata tidak berhasil membendung jumlah calon haji yang terus bertambah. Siasat Belanda selanjutnya adalah mewajibkan setiap calon haji meminta pas jalan kepada bupati, juga dianjurkan adanya pembuktian bagi mereka yang hendak berhaji untuk membayar biaya perjalanan pulang-pergi ke Makkah dan biaya hidup keluarganya di Indonesia.
     
    "Dan sesudah pulang dari Makkah, jemaah diuji oleh bupati atau orang yang ditunjuk bupati dan setelah itu baru diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji. Peraturan 1859 ini berlaku sepanjang abad ke 19. Baru diganti dengan peraturan baru pada 1902, di mana ujian oleh bupati dihapuskan," tulis Benny.




    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id