FITNESS & HEALTH

Meningkatnya Perkawinan Anak di Jawa Timur dalam Masa Pandemi

Kumara Anggita
Selasa 01 Desember 2020 / 12:39
Jakarta: Di masa pandemi ini, kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Salah satu bentuk kekerasan itu adalah pernikahan anak. 

Misiyah, Direktur Institut Kapal Perempuan menjelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penyumbang terbesar dari sekitar 13 juta kasus global perkawinan anak di bawah umur pada tahun 2020. 

Ia melanjutkan, kekerasan gender di Indonesia tidak hanya tentang kekerasan seksual terhadap perempuan tetapi juga mencakup empat aspek penting lainnya seperti perkawinan anak di bawah umur, perempuan hidup dalam kemiskinan ekstrem, perempuan sebagai korban kekerasan oleh pasangannya dan mutilasi alat kelamin perempuan.

“Empat hal ini ada di Indonesia dan empat hal ini sangat lekat dengan tradisi-tradisi maupun kebiasaan yang dipegang erat, dipertahankan dan dijalankan di masyarakat kita dengan berbagai alasan norma-norma,” katanya.
 

Sinergi pemerintah pusat dan daerah


Dari semua temuan ini, Misiyah berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memastikan kualitas pelayanan terhadap korban kekerasan, karena problem kekerasan berbasis gender bersifat multi-dimensi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dr. Andriyanto SH MKes, menambahkan berkaca dari apa yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur, peran pemerintah daerah dalam penanganan tidak dapat berdiri sendiri. 


pandemi
(Dalam masa pandemi ini, persoalan ekonomi menjadi salah satu masalah yang menjadi pemicu tingginya angka perceraian. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)


Penanganan kekerasan berbasis gender ini harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak.

“Pandemi covid-19 ini adalah musibah, tapi juga dapat dilihat sebagai momentum untuk bekerja sama. Dan kekerasan perempuan dan anak memang seperti fenomena gunung es. Di Jawa Timur misalnya, kekerasan paling tinggi adalah kekerasan seksual, kemudian fisik dan psikis," ujar Dr. Andriyanto.

"Dan jika demikian, maka data tentang kehamilan yang tidak diinginkan itu menjadi banyak. Menurut data BKKBN, unwanted pregnancy mencapai 34 persen. Dan ini kemudian berdampak pada tingginya angka aborsi, angka kematian ibu dan bayi,” tambahnya lagi.
 

Meningkatnya pernikahan anak di Jawa Timur 


Menurut Andriyanto, jika kekerasan tidak mampu dicegah dan ditangani, maka dampak sosial lainnya ikut menjadi tidak terelakkan. 

Dia mengatakan bahwa walaupun angka pernikahan pada tahun 2020 menurun di Jawa Timur, kasus pernikahan anak tetap terjadi peningkatan.  

“Persoalan ekonomi yang terjadi di dalam keluarga pada masa pandemi ini sangat meningkat tajam dan menjadi salah satu penyebab tingginya kasus perceraian. Jika tahun lalu angka perceraian hanya sekitar 8.303 kasus, tahun ini sampai dengan September 2020, angka perceraian meningkat tajam menjadi 55.747 kasus,” jelasnya.

Menjembatani hal ini, diakuinya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha untuk masuk sampai pada tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam mengintervensi dan menjadikan keluarga sebagai subyek dan pemerintah daerah bertugas sebagai pendamping.

Peran serta pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam penanganan dan pencegahan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah akibat sifat abai dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan berbasis gender. 

Andriyanto mencontohkan, di Jawa Timur, persoalan kekerasan perempuan dan anak tertangani 100 persen tetapi hanya sekitar 19,6 persen yang dapat diselesaikan akibat kendala yang terjadi di lapangan.

“Kami berusaha menangani tindak lanjut dari kasus yang belum tuntas dengan beberapa inovasi seperti dibukanya pelayanan perlindungan ibu dan anak korban kekerasan berbasis rumah sakit dan kepolisian, percepatan pemberian kartu identitas anak sebagai wujud pemberian hak sipil anak, sinergitas ramah anak untuk sekolah ramah anak, dan percepatan penurunan perkawinan anak dengan membuat dashboard dan podcast CIAPA atau Center Informasi dan Afirmasi,” pungkas Andriyanto.
(TIN)