FITNESS & HEALTH

UI Gelar Webinar Strategi RS Hadapi Kelas Standar BPJS

Yatin Suleha
Senin 15 November 2021 / 10:07
Jakarta: Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam pembangunan kesehatan. 

Dalam perkembangannya pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dan sejak tahun 2014 telah memberikan pelayanan secara komprehensif melalui kerja sama dengan rumah sakit dengan orientasi peningkatan pelayanan kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam menjalankan fungsinya, BPJS Kesehatan menerapkan pengaturan hak kelas perawatan terhadap pesertanya yang diklasifikasikan menjadi kelas I hingga kelas III yang menjadi dasar pembayaran pembiayaan kepada rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan. 


bpjs
(Seminar Online Seri 40 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyajikan bahasan tentang "Strategi dan Persiapan Rumah Sakit Hadapi Kelas Standar BPJS". Foto: Dok. Istimewa)


Model pembayaran dengan tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) digunakan oleh BPJS Kesehatan sebagai standar pembiayaan untuk mengganti klaim yang ditagihkan oleh rumah sakit saat ini.

Penerapan kelas perawatan BPJS Kesehatan sejatinya belum sesuai dengan idealisme prinsip ekuitas pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Jaminan kesehatan hendaknya diselenggarakan secara nasional dengan prinsip kesamaan bagi setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya. 

Mengacu pada landasan tersebut, konsep kelas rawat inap standar mulai digaungkan dan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. BPJS Kesehatan merencanakan implementasi regulasi kelas rawat inap standar yang akan dimulai pada awal tahun 2022, yang berarti akan meniadakan pemberlakukan klasifikasi kelas perawatan. 

Rumah sakit tentunya perlu bersiap menghadapi perubahan ini, sehingga pada saat pelaksanaan regulasi tersebut tidak terjadi kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan terhadap pasien.
(TIN)