FAMILY

Perpusnas Tidak Mau Hakimi Masyarakat yang Kegemaran Membacanya Rendah

K. Yudha Wirakusuma
Senin 25 Januari 2021 / 20:56
Jakarta: Proses belajar dalam unit sosial terkecil yang ada dalam tatanan masyarakat ada di wilayah keluarga. Seperti proses belajar adaptasi dan mengikuti setiap hal yang diajarkan orang-orang di dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan didikan, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Termasuk dalam kebiasaan membaca.

Namun sejauh ini tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi yang masih rendah. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memaparkan pada tahun ini, Perpusnas fokus pada hal tersebut. Syarif Bando mengatakan, permasalahan tersebut harus dilihat secara komprehensif, mulai dari sisi hulu hingga ke hilir. Pihaknya sudah mengidentifikasi hal-hal yang mesti dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut.

“Di tahun 2021, fokus kita tidak lagi terus menghakimi masyarakat yang rendah kegemaran membacanya, namun dilihat dari sisi hulu bagaimana peran pemerintah agar masyarakat menyiapkan bahan bacaan sesuai standar UNESCO yakni minimal tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya,” kata Syarif Bando dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI yang digelar secara virtual, Senin, 25 Januari 2021.

Selain itu, harus dibuat regulasi yang mengatur agar buku yang terbit di kota besar bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dan anggaran untuk memastikan adanya buku baru di masyarakat. 

“Untuk itu kami berharap adanya dukungan penuh dari anggota Komisi X. Tahun ini, kami menargetkan target nilai kegemaran membaca masyarakat sebesar 59,3 persen dan indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat menjadi 12,” pungkasnya.

Dia juga menjelaskan soal serapan anggaran Perpusnas pada tahun 2020 mencapai 96,62 persen atau melampaui rata-rata daya serap nasional yakni 95 persen. 

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Esti WIjayati mendukung kinerja Perpusnas RI dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan indeks literasi. Karenanya, Perpusnas diminta agar menyusun roadmap pengembangan perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Selain itu, roadmap ini bisa menggambarkan alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang. 

Esti mengapresiasi penyerapan anggaran APBN Perpustakaan Nasional pada tahun 2020 yang melampaui rata-rata nasional. Namun, pihaknya prihatin karena Komisi X belum dapat menaikkan anggaran yang signifikan untuk Perpusnas. Apalagi, saat ini indeks literasi dan minat baca masyarakat masih rendah.

“Jangan lagi menempatkan masyarakat tidak mau membaca, tetapi bagaimana masyarakat bisa tumbuh minat bacanya. Jumlah buku yang ada masih kurang, serta tenaga perpustakaan saat ini masih terbatas,” terangnya.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk Perpusnas perlu adanya pemahaman yang serius dan peningkatan yang signifikan.
(YDH)