foto
 

    Komisi Kejaksaan Periksa Miftahul Ulum

    28 Juli 2020 16:42 WIB
    Jakarta: Komisi Kejaksaan (Komjak), Selasa, 28 Juli 2020, menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memintai keterangan Miftahul Ulum terkait dugaan aliran uang kepada pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Sebelumnya, Ulum dalam persidangan menyebut ada aliran suap yang diterima mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman untuk mengamankan sebuah perkara yang melibatkan Kemenpora.   

    "Iya itu yang kami mau dalami langsung dari yang bersangkutan kan selama ini pemberitaan informasi kami mau dalami," kata Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak di Gedung KPK, Jakarta.

    Ulum merupakan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang juga terdakwa perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.
     
    "Kami minta keterangan dari M Ulum beberapa waktu lalu, ada disampaikan beberapa hal. Jadi, karena itu sudah disampaikan ke publik jadi kami minta keterangannya sebagai tugas Komisi Kejaksaan," tuturnya.

    Ia mengatakan proses permintaan keterangan terhadap Ulum tersebut juga setelah ada penetapan dari pengadilan. "Prosesnya sudah ada penetapan pengadilan. Jadi, kami menunggu penetapan pengadilan nah sudah ada penetapannya, mengizinkan kami melakukan permintaan keterangan itu," ujar dia.

    Sebelumnya dalam persidangan, Ulum selaku asisten pribadi Imam mengaku pernah menerima sejumlah uang dari Dwi Satya untuk diberikan kepada pihak Kejaksaan Agung dan BPK. Dwi Satya adalah teman kuliah Ulum dan merupakan pengusaha alat perang.

    Ulum sempat menyatakan bahwa Anggota BPK Achsanul Qosasi menerima Rp3 miliar dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman menerima Rp7 miliar terkait dengan kasus penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI.

    Dwi Satya, menurut Ulum, mengumpulkan uang sekitar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar karena kebutuhan ke Kejagung waktu itu sebesar Rp7 miliar. MI/ANTARA

    (WWD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id