foto
 

    Mahasiswa Bekasi Nilai UU Ciptaker Lahirkan Komersialisasi Pendidikan

    08 Oktober 2020 17:10 WIB
    Bekasi : Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai bakal melahirkan komersialisasi pendidikan. Sehingga, anak bangsa pada generasi selanjutnya yang kehidupan ekonominya kurang beruntung akan kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan tinggi.

    Koordinator Aksi Mahasiswa dan Pelajar di Kota Bekasi, Riki Sandi mengatakan, pihaknya menolak Omnibus Law UU Ciptaker secara keseluruhan. Karena klaster dalam Omnibus Law bakal berdampak pada kehidupan generasi selanjutnya. 

    "Dampaknya pada generasi muda yang hari ini sudah memasuki era bonus demografi. Yang dimana seharusnya negara merancang regulasi untuk bagaimana pendidikan bisa berkualitas dalam merepresentasikan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan bahwa pendidikan itu adalah alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Riki saat melakukan aksi blokade jalan di Bekasi, Kamis 8 Oktober 2020.

    Menurutnya, investasi dalam klaster pendidikan di Omnibus Law Ciptaker dibuka seluas-luasnya. "Yang artinya generasi ke depan itu akan sulit mengakses pendidikan karena logika investasi itu mencari keuntungan sehingga akhirnya berpotensi dunia pendidikan akan semakin mahal di kemudian hari," ujarnya. 

    "Maka dari itu, karena kita berangkat dari dunia pendidikan, dari kalangan pelajar mahasiswa maka prioritas kami yang harus kami bicarakan itu adalah bicara tentang pendidikan, pun bukan berarti menegasikan semua klaster. Karena kita bersepakat untuk cabut keseluruhan undang-undang omnibus law," sambung Riki.

    Riki menambahkan, semua klaster dalam Omnibus Law Ciptaker berpotensi bermasalah pada kemudian hari. Karena menurut dia pembahasan peraturan tersebut dilatarbelakangi reformasi birokrasi untuk penyederhanaan perizinan sehingga berujung pada sentralisasi kebijakan.

    "Artinya apapun yang diputuskan oleh pusat ini berdampak kepada daerah. Sehingga yang ditanamkan logika daripada Omnibus Law itu adalah menarik investasi ke dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja. Artinya ketika perizinan dipermudah, itu perampasan lahan akan mudah juga untuk dilakukan oleh negara karena memang kebutuhan investor. Sehingga akhirnya dengan dalih negara ingin menciptakan lapangan pekerjaan tapi di sisi lain, tentu perampasan lahan, perampasan ruang hidup akan semakin terjadi di kemudian hari," paparnya.

    Selain itu, Riki menyatakan, pihaknya juga menyoroti UU Ciptaker ini karena dinilai berpengaruh pada kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar. 

    "Karena di situ mengatur tentang pemagangan mahasiswa secara wajib. Nah ketika magang dilakukan oleh mahasiswa, itu adalah bentuk perbudakan modern, yang dimana kita bisa tahu bahwa magang itu adalah sebagai satu hal yang dianggap untuk mencari pengalaman, sertifikasi dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas itu adalah tenaga kerja gratis. Nah inilah yang disebut perbudakan modern, dan dilegitimasi oleh undang-undang," tutup mahasiswa Unisma Bekasi ini.

    Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Unisma Bekasi, Unsika Karawang, Universitas Gunadharma, Universitas Pelita Bangsa, Pancasakti, beberapa mahasiswa dari Universitas Bhayangkara serta pelajar STM melakukan aksi blokade jalan di Kota Bekasi sebagai bentuk penolakan UU Ciptaker. Medcom.id/Antonio

    (KHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id