foto
 

    Presiden Serahkan 22.007 Sertifikat Lahan di Humbang Hasundutan

    27 Oktober 2020 17:05 WIB
    Humbahas: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    "Kalau kita sudah pegang sertifikat, coba sertifikatnya dipegang semua, yang di layar semua diangkat dulu, mau saya hitung sebentar, yang di layar juga mau saya hitung 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 20.087 sudah betul. Semua sudah pegang," kata Jokowi, di Stadion Simangaronsang, Humbang Hasundutan, Sumut, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Penyerahan sertifikat tersebut dihadiri oleh penerima dalam jumlah yang terbatas sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan. Sebagian besar penerima mengikuti jalannya acara penyerahan melalui konferensi video dari sejumlah titik di tempat terpisah.

    "Saya ingat saat pertama kali dapat sertifikat, umur berapa ya kira-kira. 35 tahun saya sudah pegang sertifikat ini, senang sekali karena dengan sertifikat ini bisa kita gunakan untuk akses ke perbankan, bisa disekolahkan ke bank," ujar Presiden.

    Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut hanya diperuntukkan untuk hal-hal produktif.

    "Tapi kalau sudah dapat modal saya minta dihitung digunakan yang baik, jangan dipakai untuk mobil, beli motor, tapi dihitung, digunakan semuanya untuk modal usaha, untuk investasi, karena untuk megang barang ini tidak mudah. Ini hak atas tanah yang dimiliki," kata Presiden lagi.

    Puluhan ribu sertifikat yang diserahkan Presiden tersebut terdiri atas 20.637 sertifikat yang berasal dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan yang berada di kawasan lumbung pangan yang berada di Kabupaten Humbahas.

    "Khusus untuk Humbang Hasudutan, ada penyerahan sertifikat yang berada di lokasi 'food estate' di lumbung pangan, ada 87 sertifikat, hadir di sini mestinya ya," tambah Presiden.

    Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

    "Apa sih gunanya sertifikat. Kalau kita sudah pegang ini hak hukum akan tanah menjadi jelas, kalau ada tetangga atau ada yang dari luar datang 'ini tanah saya', 'bukan Pak, ini tanah saya', buktinya apa. Ini ada (sertifikat), luasnya ada di sini, pemiliknya ada di sini, alamatnya ada di sini, semuanya ada jelas," ujar Presiden pula. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    (WWD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id